Berita

Presiden Joko Widodo dan para pimpinan KPK/Net

Politik

Pengamat: Jokowi Harus Pecat Semua Pimpinan KPK!

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2019 | 08:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan memberhentikan semua jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghindari konflik kepentingan dalam proses pemberantasan korupsi.

"Saya kira pak Jokowi segera ambil sikap untuk berhentikan semua jajaran pimpinan KPK saat ini untuk hindari konflik kepentingan dalam proses pemberantasan korupsi, apalagi masa tugas para pimpinan KPK ini sekarang tinggal 3 bulan," kata pengamat politik, Maksimus Ramses Lalongkoe dalam keterangan tertulisnya, Minggu (15/9).

Pemberhentian tersebut berkenaan dengan sikap para pimpinan KPK yang menyerahkan mandat pengelolaan lembaga antirasuah itu ke Presiden.


Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) ini, proses pemberantasan korupsi harus jauh dari konflik kepentingan, apalagi kepentingan politik sehingga penegakan hukum dapat berjalan sebagai mana mestinya.

Jika Jokowi tidak memberhentikan para pimpinan KPK tersebut, maka tugas pemberantasan korupsi tidak dapat berjalan dengan baik sebab suasana bantin para pimpinan KPK saat ini terganggu akibat gerakan penolakan terhadap Revisi Undang-Undang KPK, apalagi sudah tegas menyerahkan pengelolaan KPK kepada Presiden.

"Pemberantasan korupsi itu harus jauh dari konflik kepentingan," tandasnya.

Para pimpinan KPK mengambil sikap memberikan mandat tanggung jawab KPK kepada Presiden Jokowi lantaran menilai adanya upaya pelemahan lembaga antirasuah berdasarkan revisi UU KPK dan pemilihan sosok pimpinan 2019-2023 yang dianggap memiliki rekam jejak buruk.

"Setelah kami mempertimbangkan situasi yang semakin genting, maka kami pimpinan sebagai penanggung jawab KPK dengan berat hati, kami menyerahkan tanggung jawab pengelolaan KPK ke Bapak Presiden," kata Ketua KPK, Agus Rahardjo Jumat (13/9).

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya