Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Pak Jokowi, Kebakaran Hutan Dan Lahan Tidak Bisa Diatasi Dengan Jargon

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 15:32 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang menyebabkan kabut asap di Sumatera dan Kalimantan tidak bisa diselesaikan hanya dengan sebuah perintah dari Presiden Jokowi.

"Kebakaran lahan itu kan enggak bisa diselesaikan dengan perintah, jargon. Ini kan persoalannya udah campur aduk, ada pembakaran yang disengaja ada kebakaran yang memang kebakaran asli," kata Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (13/9).

Jelas Satyo, masyarakat tidak butuh janji, melainkan harus ada pembuktian yang nyata dan komprehensif.


Apalagi, lanjut Satyo, di zaman modern saat ini seharusnya pemerintah sudah memiliki teknologi yang lebih canggih untuk mengatasi maupun mencegah terjadinya karhutla.

"Ini kan sudah kejadian yang rutin tiap tahun, harusnya kan bisa dipetakan, nah ini kan enggak ada perencanaan dan tindakan yang komprehensif gitu," tegasnya.

Sehingga, Jokowi tidak jangan hanya memerintahkan aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut.

"Ini kan cuma keseriusan siapa yang bekerja, kalau cuma ngandalin kantor-kantor Kodim, Polres, mereka juga kan terkendala alat, karena kan kejadian itu kadang ada di tengah hutan belantara. Ini kan harus pake alat yang dari udara kayak pesawat atau helikopter. Nah, serius dong, diadakan dong. Kalau pemerintah enggak punya duit, perusahaan-perusahaan yang memiliki lahan yang mereka suruh patungan beli helikopter. Kenapa enggak bisa kayak gitu," papar Satyo.

Pada saat debat Pilpres 2019 lalu, Presiden Jokowi yang berstatus petahana mengkalaim sekaligus berjanji terus menekan angka kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Misteri Listrik Kejagung Padam di Tengah Pemeriksaan Febrie Adriansyah, Mobil Tahanan Bersiaga

Jumat, 24 Juli 2026 | 22:06

Prabowo Perlu Tiru Trik Cerdas Mahathir Hadapi Krisis

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:52

Indonesia Putar Haluan dari AS dan Bidik Pasar Ekspor Baru

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:38

Mentan Ngamuk, Minta Polisi Sikat Tujuh Perusahaan Culas Penolak Tebu Petani

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:29

100 Tahun Rarud Batur: Ketika Lava Tak Mampu Menghapus Peradaban

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:19

DPR Desak Operator Seluler Patuhi Putusan MK soal Kuota Internet Hangus

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:16

KUII VIII Jadi Momentum Bersejarah, Wantim MUI Ajak Umat Perkuat Peran Menuju Indonesia Emas 2045

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:13

Pemprov DKI Gelontorkan Rp249 Miliar untuk Rehabilitasi Empat Sekolah Rusak

Jumat, 24 Juli 2026 | 21:01

PIKI Gelar Seminar Nasional di Tentena, Dorong Reformulasi Tata Kelola Dana Bagi Hasil Pertambangan

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:52

PPP Banten Bergejolak, dari Gugatan ke Pengadilan hingga Saling Somasi

Jumat, 24 Juli 2026 | 20:51

Selengkapnya