Berita

Aturan Ganjil Genap tidak bisa jadi alat untuk kurangi polusi di Jakarta/Net

Nusantara

Ganjil Genap Disebut Anies Untuk Kurangi Polusi Jakarta, Demokrat: Itu Kebijakan Orang Malas

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | 09:50 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Aturan Ganjil Genap yang kini telah diperluas merupakan salah satu upaya Gubernur Anies Baswedan dalam menanggulangi masalah polusi udara di ibukota.

Akan tetap, Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menyatakan kebijakan Anies tidak pas, bahkan terkesan asal-asalan karena tidak dikaji dengan baik.

"Maaf, saya bilang kebijakan ini adalah kebijakan pemalas. Pemalas tidak mau mikir kreatif," ungkap Ferdinand kepada RMOLJakarta, Rabu (11/9).


Bukan tanpa sebab, Ferdinand menilai kebijakan GaGe ini tidak akan mengurangi polusi. Karena rata-rata mobil di Jakarta didominasi oleh kendaraan niaga yang memang dipergunakan warga untuk usaha.

"Hanya punya mobil satu dan itu bukan untuk  gagah-gagahan tapi murni untuk usaha. Jadi GaGe mengganggu rutinitas mencari kehidupan," jelas Ferdinand.

Persoalan polusi ini harus diselesaikan dengan cara yang kompeherensif, kajian yang matang dan tidak bisa asal-asalan atau kebijakan coba-coba.

"Akhirnya pemilik mobil niaga yang cuma satu unit, terpaksa tetap mengoperasikan mobilnya dengan mencari jalan alternatif," imbuhnya.

"Akibatnya, mobil lebih lama beroperasi di jalan dan menambah polusi. Jadi bukannya berhenti menggunakan mobil," tutup Ferdinand.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya