Ilustrasi kemacetan Jakarta/Net
Kebijakan perluasan ganjil genap (Gage) di 25 ruas jalan Jakarta bertujuan mengurangi kemacetan dan mengembalikan masyarakat agar terbiasa menggunakan transportasi publik.
Penerapan aturan ini telah disosialisasikan sejak tanggal 7 Agustus dan resmi diberlakukan pada Senin 9 September kemarin.
Namun demikian, nampaknya kebijakan tersebut masih jauh dari harapan. Sebab laporan tilang hari pertama dari Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 1904 pengendara roda empat atau lebih melanggar aturan ini.
Rata-rata pengendara ini mengaku masih kebingungan ruas jalan mana saja yang terkena sasaran kebijakan perluasan Gage.
Menanggapi persoalan tersebut Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean menyatakan perluasan ganjil genap justru menimbulkan masalah baru di Jakarta.
"Ganjil genap ini tidak mengurangi jumlah kendaraan di jalan, tapi menambah lama durasi mobil di jalan karena muter-muter melalui jalur alternatif, " ungkap Ferdinand melalui Twitter pada Rabu (11/9).
Selain itu, Ferdinand juga menyindir Gubernur DKI Jakarya Anies Baswedan terkait hal ini. "Kalau dikasih tau, pendukungnya ngamuk-ngamuk di timeline," katanya.
Anies sendiri mengatakan, akan melihat laporan ganjil genap dari Dinas Perhubungan dan akan mengevaluasi laporan tersebut.
Diketahui, bagi pengendara yang melanggar dan terkena tilang, siap-siap harus merogoh kantong untuk membayar denda sebesar Rp 500 ribu.
