Berita

Bendera Partai Demokrat/Net

Nusantara

Calon Pimpinan DPRD DKI Dari Demokrat Masih Digodok DPP

SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 | 16:22 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Partai Demokrat masih belum memutuskan nama calon yang bakal duduk di pimpinan DPRD DKI Jakarta.

Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta Achmad Nawawi mengaku rekomendasi nama untuk calon pimpinan DPRD masih berada di tangan DPP Partai Demokrat.

"Sebab penunjukan pimpinan dewan dan fraksi merupakan kewenangan mutlak DPP," katanya kepada wartawan,  Selasa (10/9).


Nawawi menjelaskan, Demokrat memiliki panduan untuk penunjukan calon pimpinan DPRD. Dalam panduan itu, ketua DPD Demokrat mengusulkan nama yang akan diusung ke pimpinan pusat.

“Selanjutnya DPP yang merekomendasikan A, B, C-nya,” tegas Nawawi.

Dia menegaskan bahwa kewenangan mutlak dalam penunjukan pimpinan dewan diserahkan kepada DPP. Dari nama yang diusulkan tersebut bisa saja dianulir dan DPP menentukan nama lain.

Saat disinggung soal siapa saja nama-nama yang diusulkan, Nawawi mengaku tidak tahu sama sekali.

"Itu urusan ketua DPD," imbuhnya.

Sejumlah syarat yang tertuang dalam petunjuk Partai Demokrat di antaranya adalah minimal berijazah S1 dan suara terbanyak dalam pemilu.

"Persyaratannya dilengkapi seluruhnya, loyalitas kader dan sebagainya ada," jelasnya.

Pihaknya optimistis rekomendasi turun sebelum tanggal 16 September. Pihaknya pun telah menyampaikan batas waktu ini kepada DPP Demokrat.

"Insyaallah tanggal 17 sudah turun rekomendasi DPP,"  demikian Nawawi.

Demokrat merupakan salah satu dari lima partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPRD DKI. Dengan itu, Demokrat berhak mengusulkan salah satu kader terbaiknya  untuk menjadi pimpinan DPRD.

Selain Demokrat, partai lainnya yang belum mengusulkan nama calon pimpinan, yakni PDI Perjuangan. Namun untuk ketiga partai yang lain sudah menyerah nama calonnya.

Ketiga partai tersebut adalah dari PAN mengajukan anak Ketua MPR Zulkifli Hasan, Zita Anjani;  PKS mengajukan Ketua Dewan Syuro DPW DKI Suhaimi; dan Gerindra menunjuk M. Taufik.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya