Berita

PBB diminta Korea Utara untuk kurangi staf mereka di sejumlah organisasi/Net

Dunia

Dianggap Gagal, PBB Diminta Korea Utara Kurangi Jumlah Stafnya

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 | 13:32 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Korea Utara ingin memangkas beberapa staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) karena telah gagal lakukan program sesuai rencana di negara itu. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Komite Koordinasi Nasional Korea Utara untuk PBB, Kim Chang Min dalam suratnya kepada PBB pada 21 Agustus lalu.

"Program-program yang diusung PBB gagal memberikan hasil yang diinginkan, karena adanya politisasi bantuan PBB oleh musuh," ujar Kim seperti yang dilansir oleh Al Jazeera, Kamis (5/9).

Adapun secara detail, Korea Utara ingin mengurangi jumlah staf Program Pembangunan PBB dari enam menjadi satu atau dua orang. Untuk staf Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dari 6 jadi 4. Sedangan untuk staf Organisasi Pendanaan Anak PBB (UNICEF) dari 13 jadi 1 atau 2 orang.


Menurut Kim, jumlah staf internasional harus dikurangi sesuai dengan jumlah bantuan yang diberikan, sehingga tidak diperlukan petugas koordinasi bantuan kemanusiaan. Meski demikian, Kim mengatakan staf PBB dapat berkunjung sesuai dengan kebutuhan.

PBB sendiri belum menanggapi surat yang diberikan Kim. Namun menurut seorang pejabat PBB yang tidak ingin disebutkan namanya, hal tersebut cukup mengejutkan mengingat saat ini PBB tengah berusaha memobilisasi dukungan untuk meningkatkan bantuan bagi Korea Utara.

Sebelumnya, PBB memperkirakan 41 persen atau 10,3 juta warga Korea Utara kekurangan gizi. Hal ini didukung pernyataan pemerintah Korea Utara pada Februari lalu yang menyebut sedang kekurangan pangan akibat kekeringan, banjir, dan sanksi internasional.  

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya