Berita

Proyek pembangunan tembok di perbatasan dengan Meksiko picu kontroversi di AS/Net

Dunia

Menhan Esper Setujui Pencairan Dana Pembangunan Tembok Meksiko, Kongres AS Kecewa

RABU, 04 SEPTEMBER 2019 | 12:24 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Megaproyek pembangunan tembok di perbatasan Meksiko yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump kembali menimbulkan kontroversi. Pasalnya pada Selasa (3/9), Menteri Pertahanan AS, Mark Esper menyetujui dana sebesar 3,6 miliar dolar AS untuk pembangunan proyek tersebut meski harus mengorbankan 127 proyek militer lainnya.

"Ini adalah tamparan bagi Angkatan Bersenjata AS di mana Presiden Trump bersedia mengorbankan dana militer yang sudah dialokasikan hanya untuk memenuhi egonya," ujar Senator Chuck Schumer seperti dilansir oleh Associated Press.

Schumer mengingatkan kembali, bahwa pada awal menggagas ide ini, Trump berjanji Meksiko lah yang akan mendanai pembangunan proyek tembok sepanjang 282 km di perbatasan Meksiko dan AS itu.


Keputusan Esper ini jelas menimbulkan kontroversi. Lantaran sebelumnya parlemen menolak anggaran militer sebesar 6 miliar dolar AS pada awal tahun. Alih-alih 6 miliar, Kongres hanya menyetujui 1,375 miliar dolar AS. Jauh lebih sedikit dari anggaran tahun sebelumnya yang bernilai 5,7 miliar dolar AS.

Akibat keputusan Esper, diketahui ada 127 proyek militer lain yang terhambat, baik di dalam maupun di luar negeri. Adapun rincian proyek yang terbengkalai akibat proyek Trump ini akan diberikan kepada publik pada Rabu (4/9) oleh pejabat Pentagon.

Menanggapi hal ini, Pengawas Keuangan Pentagon, Elaine McCusker mengatakan proyek yang terhambat akibat proyek tembok raksasa Trump tidak akan dibatalkan. Meski demikian, Departemen Pertahanan tidak memiliki jaminan dana proyek militer tersebut akan diganti.

Banyak pihak yang menyayangkan prioritas yang dipilih oleh Esper. Salah satunya adalah Ketua Dewan Perwakilan AS untuk California, Nancy Pelosi yang menyatakan kekecewaannya kepada Esper.

"Membatalkan pembangunan proyek militer di dalam dan luar negeri akan merusak keamanan nasional AS," ujar Pelosi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya