Berita

Menteri PPN Bambang Brodjonegoro/Net

Politik

Bambang Brodjonegoro Nihil Pengetahuan, Kata Arief Poyuono

KAMIS, 29 AGUSTUS 2019 | 17:15 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dikritik keras Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono.

Arief Poyuono menilai, soal perpindahan ibukota ke Kalimantan Timur ini adalah kesalahan kajian yang dilakukan Bambang Brodjonegoro sebelum diumumkan Presiden Joko Widodo.

Arief Poyuono seperti sudah “kehabisan akal” untuk memahami alasan-alasan yang disampaikan Bambang Brodjonegoro.


Saking “kehabisan akal”  Arief mengirimkan fotonya sedang tidur sambil telanjang dada, dan meminta agar foto itu digunakan sebagai pelengkap berita.

Alasan yang kerap disampaikan adalah soal Jakarta telah menjadi dead city.

Tetapi, sebutnya, tidak ada penjelasan mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengubah Jakarta menjadi life city, ibukota yang tidak dirudung macet.

“Apakah tahu penyebab duka kemacetan di Jakarta selama ini sehingga menyebabkan biaya pengiriman logistik cukup tinggi, atau kalau kerennya kata ekonom High Cost Economy?” tanya Andi Arief.

Juga kerap dikatakan, perlu sebuah ibukota baru untuk efisiensi dengan menyatukan perkantoran lembaga negara. Alasan ini pun menurutnya tidak tepat.

“Apa iya? Bukankah ini adalah jaman now, jamannya Unicorn, E-sport, dan Mobile Legend yang sudah tidak terlalu membutuhkan pertemuan face to face secara fisik. Bisa mengunakan Skype, WhatsApp, video atau video conference yang didukung dengan jaringan internet yang kuat. Jangan kan video conference di lokal Indonesia, lha wong video conference antar negara saja bisa dan sangat jelas loh,” jelas Andi Arief lagi.

Masih dikatakannya, memindahkan atau mendirikan ibukota baru seperti yang dikaji  Kepala Bappenas bisa dibenarkan.

Namun, Arief Poyuono meragukan pemahaman Menteri Bambang Brodjonegoro sejarah pertumbuhan ekonomi di Batavia (nama lama Jakarta) yang memiliki pelabuhan di Sunda Kelapa.

“Di tahun 1870 Gubernur Jendral Belanda membangun pelabuhan Tanjung Priok sebagai pusat perekonomian terbesar di dunia untuk menyaingi Terusan Suez di Mesir. Tahu sebabnya?” tanya dia lagi yang langsung dijawab sendiri:

“Jawabnya Bambang Brodjonegoro nihil pengentahuan.”

Argumen pemindahan ibukota demi pemerataan ekonomi pun masih sangat layak untuk dipertanyakan. Pemerataan ekonomi dapat dilakukan dengan cara-cara lain yang lebih efektif. Presiden Jokowi, sebut Arief, sebenarnya sedang melakukan hal itu.

“Pemerataan ekonomi dapat dideteksi dari besaran APBD Jakarta dan Jawa yang apabila dibandingkan dengan daerah di luar Jawa sangat jomplang. Kangmas Joko Widodo memprioritaskan pembangunan infrastruktur di luar Jawa tujuannya adalah untuk pemerataan pembangunan ekonomi,” ujar Arief Poyuono.

Pada bagian akhir pesannya, Arief Poyuono mengatakan, dibandingkan Bambang Brodjonegoro tentulah dirinya bukan siapa-siapa.

“Saya hanya masyarakat kecil, hanya  dodolan jamu. Tidak seperti ekonom besar yang punya data data ekonomi sangat banyak,” katanya.

Dia mengatakan pernah menjadi asisten sejarawan dunia Prof. Heather Sutherland  yang mengajar di banyak universitas di Belanda untuk bidang sejarah, khusus sejarah ekonomi.  

“Walhasil saya membantu dua kandidat doktor dari Vrije Universtait untuk disertasi yang berjudul The History of Economy, Social and Politic in Port of Tanjung Priuk Dan Sugar Trading in Java Sea, dan untuk kandidat  Professor dengan penelitian yang berjuduk Chines Overseas in Oost Sumatera. Sepuluh tahun lamanya saya jadi asisten peneliti mereka semua,” demikian Arief Poyuono lagi.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya