Berita

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif/RMOL

Politik

Buya Syafii Maarif: Loloskan Capim Bermasalah Itu Sama Saja Khianati Bangsa

KAMIS, 29 AGUSTUS 2019 | 09:50 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Komisi III DPR RI diminta untuk melepaskan kepentingan agenda politik pragmatis dalam memilih Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Jika tak diindahkan, hal itu sama saja sebuah pengkhianatan bangsa.

Begitu disampaikan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafii Maarif atau akrab disapa Buya Syafii, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (28/8).

"Saya berharap Komisi III itu jangan memilih berdasarkan pragmatisme politik. Harus betul-betul memperbaiki negeri ini," ujar Buya Syafii.


Menurut Buya, korupsi di Indonesia diibaratkan sudah seperti narkoba yang peredarannya luar biasa. Meski kerap ditangkap dan dihukum berat, tetapi saja ada pengguna narkoba.

"Korupsi ini kan sudah seribu orang yang ditangkap KPK. Korupsi tetap saja berjalan ya. Katakan sepeti narkoba sudah," sambungnya.

Ia menyebut, Komisi III merupakan penentu terpilihnya pimpinan KPK lima tahun ke depan. Ia juga mengajak Pansel dan Presiden Jokowi untuk satu ritme membangun bangsa melalui lembaga antirasuah.

"Mari kita bersama-sama mencintai bangsa ini, perkuat lembaga antirasuah ini. Dan di samping itu juga pimpinan KPK kompak. Kalau kompak mereka akan bagus sekali," kata anggota Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini.

Lebih lanjut, Buya Syafii menginginkan Presiden Jokowi melakukan catatan serius dalam memilih 10 Capim KPK untuk nantinya diserahkan kepada Komisi III DPR RI.

"Setidak-tidaknya yang memimpin KPK itu yang catatan hitamnya sedikit atau tidak ada sama sekali. Itu saja," jelasnya.

"Jangan bertopeng. Rekam jejak harus sangat jelas. Kalau bermasalah, apalagi kalau nanti menyangkut penegakan hukum atau korupsi itu namanya kita berkhianat pada bangsa ini," demikian Buya Syafii.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya