Pengamat: Pemindahan Ibukota Adalah Deal-Deal Politik Jokowi Saat Pilpres 2019

Rencana pemindahan Ibukota ke Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai sarat kepentingan politik lantaran dilakukan Presiden Joko Widodo usai dinyatakan menang Pilpres periode 2019-2024.

"Pemindahan Ibukota itu kental nilai politis dan bisnis. Bisa saja ada deal politik sebelum Pilpres 2019. Dan itu hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu," tutur pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ujang Komaruddin saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (28/8).

Menurut Ujang, pemindahan Ibukota tidak memiliki urgensi apapun selain berorientasi bisnis. Sebab, masih banyak pembangunan di DKI Jakarta yang belum diselesaikan pemerintah.

Hal itu makin mencengangkan lantaran biaya yang mesti digelontorkan pemerintah bukan biaya yang sedikit, yakni mencapai Rp 466 triliun.

"MRT, LRT, belum tuntas. Itu kan negara termasuk BUMN (yang membiayai). Makanya tak terlalu urgen pemindahan Ibukota tersebut. Itu bukan kepentingan rakyat, tapi hanya kepentingan elite politik dan para pengusaha," tegasnya.

Selain itu, Ujang juga menyinggung soal pemindahan Ibukota yang hanya akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 93 trilun, sedangkan sisanya digarap pengembang atau pihak swasta.

"Kita dapat bocoran yang akan garap Agung Podomoro Group. Arahnya yang akan garap pengusaha yang dekat dengan pemerintah. Anggaran tak ada dipaksanakan. Ini yang menjadi rakyat curiga," pungkasnya.