Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK/Net
Sejumlah kritik yang dilontarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) terhadap Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) dinilai tidak relevan dan salah arah.
Sebab, penentu akhir dari seleksi pimpinan KPK bukanlah Pansel. Melainkan ada di Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Begitu kata Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/8).
"Sejak awal, teman di Koalisi (Masyarakat Sipil) sudah nyinyir. Padahal proses pemilihan oleh Pansel KPK hanya tahapan awal. Bukan tahapan menentukan," kata Masinton.
Masinton menambahkan, Pansel hanya bertugas menyeleksi dan menjaring nama-nama yang masuk, untuk kemudian diserahkan ke Presiden dan DPR.
"Sepuluh nama diserahkan ke presiden, dan oleh presiden diserahkan ke DPR. Nantinya sepuluh orang itu akan dipilih menjadi lima orang oleh DPR," jelas Masinton.
Dalam proses seleksi itu, kata Masinton; mulai dari tes administrasi, tes kesehatan, profil asesmen; Pansel tidak bekerja sendirian. Tetapi melibatkan sejumlah pihak seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) hingga Badan Intelijen Negara (BIN).
Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Capim KPK mengkritisi kinerja Pansel karena dianggap menyisakan berbagai persoalan serius. Mulai dari tindakan atau pernyataan Pansel, hingga Capim yang tersisa disinyalir memiliki rekam jejak bermasalah.
Masinton menegaskan, sebaiknya Pansel tak terpengaruh dengan kritik dari KMS tersebut. "Kritik itu biasa, anggap saja suplemen agar Pansel lebih teliti bekerja, jalan terus saja," kata Masinton.
Masinton juga mengingatkan bahwa Pansel dibentuk berdasarkan UU nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Tugas mereka hanya membantu pemerintah dan DPR untuk menyeleksi calon pimpinan KPK.
Jadi, lanjut Masinton, soal lima nama yang bakal jadi pimpinan KPK akan ditentukan dalam fit n proper test di Komisi III.
"Kalau teman-teman Koalisi mempertanyakan kinerja Pansel, itu tidak relevan," tandasnya.
