Gerak Cepat KPK Cek Potensi Korupsi Menteri Dibutuhkan Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus membantu Presiden Joko Widodo untuk mempercepat memilih menteri-menteri yang bersih dari potensi korupsi.

Di satu sisi, Jokowi harus menyerahkan nama-nama menterinya saat ini kepada KPK untuk didalami. Jika kemudian ditemukan menteri yang berpotensi dicokok KPK, maka harus diberi tanda agar Jokowi tahu.

“Artinya membantu presiden untuk segera membenahi orang-orang di kementerian supaya mendapat sosok yang lebih bersih atau lebih baik dalam kinerjanya,” ujar Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (13/8).

Menurutnya, Jokowi perlu melakukan itu. Apalagi, kini banyak menteri yang sering disebut dalam kasus yang ditangani KPK.

Seperti Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang dikaitkan dalam kasus suap KONI, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dalam kasus suap impor pangan.

Dengan menyerahkan nama-nama menteri ke KPK, maka Jokowi bisa memilih pendamping yang bersih dan tidak mencederai kredibilitasnya.

“Paling tidak membuktikan terlibat atau tidak menteri-menteri yang selama ini di sinyalir terkena kasus korupsi," jelasnya.