Berita

Haikal Hasan/Net

Politik

Babeh Haikal: Masak Nggak Merasakan NKRI Bersyariah?

SENIN, 12 AGUSTUS 2019 | 17:35 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

NKRI bersyariah yang menjadi poin rekomendasi dalam Ijtima Ulama IV sempat menghebohkan masyarakat Indonesia. Rekomendasi ini dinilai bertentangan dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.

Tokoh 212, Haikal Hassan membantah anggapan itu. Dia menilai tagline “NKRI Bersyariah” sebatas istilah, sementara penerapannya sudah dilakukan di Indonesia. Seperti bank syariah hingga UU Perkawinan yang semua didasarkan pada ajaran Islam.

“NKRI bersyariah, iya dong, masak nggak bersyariah. Apa kamu enggak merasakan, hari ini kita sudah bersyariah,” ujar penceramah nyentrik itu di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (12/8).


Dia menegaskan bahwa para ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama tidak bermaksud menghilangkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Melainkan sebatas ingin agar sistem pemerintahan lebih islami.

“Jadi jangan mentang-mentang NKRI bersyariah terus Pancasila hilang gitu, ya enggak. Itu istilah, mbok ya kita itu taat pada Allah SWT,” tegasnya.

Babeh Haikal, sapaan akrabnya, juga menepis anggapan bahwa para ulama melalui Ijtima Ulama IV menolak mengakui presiden dan wakil presiden, Joko Widodo-Maruf Amin, yang telah diumumkqn KPU RI.

Menurutnya, anggapan itu salah persepsi. Sebab, yang dimaksud ulama adalah menjaga jarak, bukan tidak mengakui.

“Coba baca ulang kalimatnya, menjaga jarak. Kenapa jaga jarak, Karena kita tetap milih oposisi. Terjemahannya itu, bukan tidak mengakui,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya