Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Rakyat Tuntut Standar Kerja Jokowi Lebih Tinggi Di Periode Dua

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 | 05:49 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Beragam keluhan yang disampaikan rakyat kepada pemerintah terjadi lantaran faktor eksekusi kebijakan yang lamban.

Saking lambatnya, kecepatan rakyat untuk menyampaikan keluhan lebih cepat, mengalahkan kecepatan negara.

Begitu kata Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dalam akun Twitter pribadinya, Rabu (7/8).


“Kebakaran hutan, mati listrik, dan lain-lain itu soal eksekusi. Ini akan terus terjadi hingga negara benar-benar terkepung oleh kecepatan publik yang tumbuh di segala bidang,” urainya.

Atas alasan itu, Joko Widodo yang kembali terpilih sebagai presiden dituntut untuk meninggikan standar kerja. Rakyat ingin di periode kedua Jokowi lebih cepat dalam melakukan eksekusi kerja.

“Sebab kecepatan rakyat tidak bisa dihentikan. Lalu, apakah Pak Jokowi akan menekan kabinetnya? Silakan tetapi pada dasarnya rakyat tidak boleh menunggu,” terang Fahri.

Dia hanya bisa mengingatkan bahwa presiden adalah pesuruh rakyat. Presiden tidak ubahnya pelayan yang dibayar dan diberi fasilitas untuk memberi manfaat.

“Tuntutan rakyat itu nampak kasat mata, meski kita tahu kelembutan hati rakyat Indonesia adalah kemudahan bagi pemimpin kita. Itu semua ada batasnya,” pungkasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya