Kinerja Rini Soemarno Tidak Terlihat Di Mata Indef

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus didera masalah. Mulai dari kerugian, korupsi, hingga pelayanan publik yang mengecewakan.

Kerugian yang terjadi di Krakatau Steel sempat mengagetkan publik. Pasalnya, perusahaan baja nasional itu harus merampingkan pegawai hingga ribuan di saat infrastruktur yang mempercepat jalur distribusi gencar dilakukan pemerintah.

Sementara Garuda diduga melakukan rekayasa keuangan agar tetap dianggap untung. Di satu sisi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap sejumlah pejabat Angkasa Pura II terkait dugaan suap.

Belum semua masalah itu selesai, publik dikejutkan dengan pelayanan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Di mana pada Minggu (4/8) terjadi pemadaman di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan durasi yang lama.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai Menteri BUMN Rini Soemarno harus mampu menyembuhkan penyakit-penyakit perusahaan plat merah itu di sisa masa jabatan.

"Kalau misalnya BUMN yang “sakit-sakit” ini tidak ada perubahan, otomatis tidak ada prestasi dari Bu Rini Soemarno," ungkapnya di The Tavern Hotel Aryaduta, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun 44-48, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (7/8).

Jika tidak bisa, maka kinerja Rini gagal mengubah BUMN menjadi lebih baik. Apalagi selama ini memang belum ada prestasi menonjol di BUMN yang layak dibanggakan.

“Ya memang ada holding segala macem, tapi kinerjanya tidak terlalu terlihat. Saya lihat memang harus ada perubahan," tegasnya.

Apalagi, sambung Tauhid, Rini Soemarno juga mengalami masalah dengan DPR. Komisi VI DPR melakukan boikot terhadap Menteri Rini, sehingga pengawasan dewan tidak berjalan baik.

"Itu saja indikasi, kalau ada kasus ya harusnya bisa diperbaiki bersama, itu kan dalam rangka proses pengawasan,” tuturnya.

"Kalau misal indikator kinerja Rini tidak tercapai, ya harus diganti,” tutup Tauhid.