Berita

Gedung KPK/Net

Politik

KPK Jangan Sia-Siakan Anggaran Untuk Lawan Putusan MA

KAMIS, 08 AGUSTUS 2019 | 00:22 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Penggunaan anggaran negara oleh institusi pemerintah dan lembaga negara harus digunakan dengan baik dan benar. Terpenting ada kejelasan manfaat dari penggunaan anggaran itu.

Pengamat kebijakan publik Laksamana Muda (Purn) TNI Rosihan Asryad menilai institusi yang menyia-nyiakan anggaran negara perlu dikenai sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk semua lembaga legislatif dan yudikatif.

“Semuanya diminta bersikap hati hati, cermat dan transparan dalam penggunaan anggaran negara, mengingat para pembayar pajak mengharapkan lembaga publik itu benar-benar bertanggung jawab,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (7/8).


Dalam hal ini, mantan gubernur Aceh itu menyoroti penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus pemberian Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Pasalnya, KPK masih terus mengincar pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istri, Itjih Nursalim. Keduanya disebut dalam dakwaan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Tumenggung, secara bersama-sama melakukan pelanggaran pidana.

Sementara dalam kasus ini, Mahkamah Agung (MA) telah mengabulkan kasasi Syafruddin dan menyebut tidak ada unsur pidana dalam kasus tersebut. Dengan kata lain, seharusnya KPK tunduk pada putusan MA dan menggugurkan sangkaan pada Sjamsul dan istri.

“Penting bagi KPK untuk menjelaskan kepada publik, bagaimana mereka dapat menjustifikasi penggunaan uang rakyat untuk terus menangani perkara yang oleh MA sudah dinyatakan bukan merupakan perkara pidana. Padahal, KPK hanya memiliki yurisdiksi atas ranah pidana,” tanyanya.

Rosihan menilai, jika tidak ada penjelasan yang masuk akal dan dapat diterima publik, berarti dana negara telah terbuang sia-sia.

“Pemerintah harus turun tangan untuk menghentikan penyalahgunaan uang rakyat di KPK,” ujarnya.

“Ingat, tidak sepatutnya KPK bersikap seolah-olah mereka berada di atas pengadilan,” tutup Rosihan.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

UPDATE

Dana Otsus Hasilkan Baliem Global Training Center, Sekolah Berasrama di Jayawijaya

Rabu, 11 November 2026 | 02:00

PPSN 2026 Targetkan Satu Juta Peserta Pilah Sampah dan Pecahkan Rekor MURI

Rabu, 11 November 2026 | 01:40

Hormati Gibran Ingin Fight di PTUN, DPR Tetap Tindaklanjuti Usul Pemakzulan!

Rabu, 11 November 2026 | 01:22

Pahlawan Masa Kini, Sang Penjaga Amanah Publik

Rabu, 11 November 2026 | 01:01

Enam Kepala Daerah PDIP Pamer Capaian Pengelolaan Sampah

Rabu, 11 November 2026 | 00:45

Dua Kementerian Sewa Influencer, KPK Dalami Proyek Rp14,69 Miliar Perusahaan Raffi Ahmad

Rabu, 11 November 2026 | 00:25

Hidayat Nur Wahid Mundur dari Wakil Ketua MPR, Ini Sebabnya

Rabu, 11 November 2026 | 00:04

Isu Pemerasan Kasus Febrie Adriansyah Tidak Terbukti, Begini Kata Pakar

Selasa, 10 November 2026 | 23:46

PDIP: Pengelolaan Sampah harus jadi Gerakan Nyata!

Selasa, 10 November 2026 | 23:18

BNI Perkuat Jaringan Digital Demi Jamin Transaksi Puluhan Juta Nasabah

Selasa, 10 November 2026 | 21:51

Selengkapnya