Berita

Darul Siska/RMOL

Politik

Munas Golkar, Tidak Boleh Dipercepat Tapi Harus 2019

RABU, 07 AGUSTUS 2019 | 18:42 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golongan Karya (Golkar) untuk memilih ketua umum periode 2019-2024 tidak ada alasan untuk dipercepat.

Wakil Korbid Kepartaian DPP Partai Golkar, Darul Siska menyebutkan, Munas Golkar dilaksanakan pada bulan Desember tahun ini. Munas 2014 juga digelar Desember.

"Munas kita itu paling lambat akhir Desember, karena Munas itu harus 2019," ujar Darul di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (7/8).


Darul mengatakan, sebagai salah satu pengurus struktural partai, dia berkewajiban mengingatkan kepada semua kader untuk tertib dan tidak mendesak percepatan Munas.

"Saya secara tegas agar ingatkan partai ini laksanakan roda organisasi supaya sesuai dengan aturan masing-masing," jelasnya.

Dia meminta kepada DPP Golkar yang berwenang untuk segera menentukan jadwal rapat pleno yang akan menentukan kapan tanggal pasti Munas akan dilaksanakan.

"DPP Golkar yang punya otoritas untuk membuat undangan segera laksanakan pleno itu," ucap Darul.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya