Berita

Fadli Zon/Net

Politik

Malu, Negara Sekelas Indonesia Yang Masuk G20 Listriknya Padam

Jangan Sampai Kriminalisasi Pohon Sengon!
RABU, 07 AGUSTUS 2019 | 12:56 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pimpinan DPR meminta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak berlarut-larut dalam melakukan investigasi terhadap pemadaman listrik massal atau black out di sejumlah wilayah di Pulau Jawa pada Minggu dan Senin kemarin.

"Masak yang gini saja perlu setahun, seminggu dua minggu lebih dari cukup," ujar Wakil Ketua DPR Fadli Zon di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8).

Fadli menilai pemadaman listrik massa merupakan kejadian yang memalukan untuk negara sekelas Indonesia yang masuk dalam 20 besar negara dunia.


"Kita sebagai negara apalagi negara G20 persoalan yang sangat elementer persoalan penyediaan listrik ini. Karena ini nyangkut hajat hidup orang banyak," jelasnya.

Soal temuan Polri yang menyebut black out karena pohon, Fadli mempertanyakan hal tersebut. Jangan sampai kejadian ini justru mempidanakan sebatang pohon.

"Jangan kriminalisasi pohon sengon lah," demikian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Hasil investigasi cepat Polda Jateng menyebutkan penyebab mati listrik massal di sebagian Pulau Jawa akibat pepohonan yang terlalu tinggi di area SUTET di Gunungpati, Semarang.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya