Larangan Menteri Keluarkan Kebijakan Strategis Sudah Tepat

Keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang para menteri mengeluarkan kebijakan strategis jelan masa kabinet berakhir merupakan keputusan yang baik.

Para menteri tidak hanya dilarang mengeluarkan kebijakan strategis, tapi juga dilarang mengganti jajaran direksi BUMN ataupun jabatan dirjen di lingkungan kementerian.

"Periode akhir dari suatu pemerintahan tradisi dan etiknya adalah sebagai “lame duck government”.  Seharusnya begitu," ungkap ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J. Rachbini kepada Kantor Berita RMOL, Selasa (6/8).

Bagi Didik, kebijakan strategis yang diambil menteri di penghujung waktu akan berpengaruh pada menteri selanjutnya. Sehingga hal itu harus dihindari.

“Jika buruk direksi yang dipilih, maka itu akan mempengaruhi bertahun-tahun kemudian," tandas Didik.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan, permintaan presiden didasari karena pemerintahan tinggal beberapa bulan sampai pelantikan. Mantan panglima TNI itu menyebut Jokowi tak ingin ada beban pada periode keduanya nanti.

"Jadi jangan sampai nanti punya beban ke depannya. Itu aja sebenarnya," tuturnya.