Berita

Pembacaan hasil putusa n sidang MK

Politik

MK Kabulkan Sebagian Gugatan Partai Golkar Di Kabupaten Bintan

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 | 22:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 yang diajukan Partai Golkar untuk DPRD Kabupaten Bintan dapil Bintan 3.

Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman menyebut MK memutuskan membatalkan surat keputusan KPU Nomor 987 tentang penetapan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD provinsi dan kabupaten berkaitan perolehan suara.

"Membatalkan keputusan KPU Nomor 987 tentang hasil penetapan pemilu 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Golkar untuk anggota DPRD Bintan di daerah Bintan 3," ujar Anwar di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (6/8).


Gugatan tersebut diajukan  sesama caleg Partai Golkar, yakni nomor urut 2 atas nama Amran dan nomor urut 3 atas nama Aisyah. Dalam dalilnya, perolehan suara Amran dalam TPS 12 Kelurahan Sungai Lekop sebanyak 23 suara, sedangkan suara Aisyah sebanyak 6 suara.

Namun, jumlah tersebut berubah dan terjadi penambahan pada penghitungan ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Pada tingkat PPK jumlah suara untuk Aisyah bertambah sebanyak 10 suara. Sedangkan jumlah suara Amran menjadi 24 suara.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya