Berita

Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani/RMOL

Politik

Penjelasan Resmi PLN: Mati Listrik Massal Bukan Karena Pohon

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 | 21:07 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyangkal soal dugaan pemadaman listrik massal atau black-out di sejumlah wilayah di Pulau Jawa disebabkan karena pohon yang tumbuh diatas batas normal.

"Enggak (bukan disebabkan pohon)," ujar Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT PLN, Sripeni Inten Cahyani di Gedung Nusantara I, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/8).

Sripeni menyebut penyebab terjadi pemadaman listrik sangat kompleks. Pasalnya, sistem transmisi di Pulau Jawa terdiri dari banyak gardu dan pembangkit dengan tegangan tinggi.


"Perlu dipahami bahwa sistem Jawa Bali itu sangat kompleks, ada 250 pembangkit, kemudian 5.500 gardu induk, 5.000 km sirkuit transmisi 500 kv dan 7.000 km transmisi 150 kv," jelasnya.

Dia pun mengaku tidak ingin berandai-andai soal penyebab kejadian black-out puluhan jam itu. Untuk itu, PLN meminta waktu untuk melakukan investigasi menyeluruh.

"Jadi mohon izin, berikan kami waktu untuk melakukan investigasi dan assesment dengan menyeluruh," tukasnya.

Sebelumnya, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menyampaikan, tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jawa Tengah telah melakukan pengecekan tempat kejadian perkara (TKP) terhadap tower transmisi 500 KVA yang ada di Desa Malon, Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah.

Kata Dedi, ada kerusakan diduga sementara disebabkan adanya pohon yang ketinggianya melebihi batas Right Of Way (ROW) 8,5 meter, sehingga mengakibatkan flash (loncatan listrik).

Dengan begitu, mantan Wakapolda Kalimantan Tengah ini mengatakan, faktor penyebab sementara padamnya listrik di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah itu diduga karena faktor alam dan teknis.

“Tidak diketemukan human eror, atau unsur sabotase,” jelas Dedi.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya