Berita

Hakim MK/Net

Politik

Tok! MK Tolak Tujuh Gugatan Hasil Pileg Sulawesi Barat

SELASA, 06 AGUSTUS 2019 | 18:47 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Mahkamah Konstitusi menolak tujuh gugatan sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 yang berasal dari Provinsi Sulawesi Barat.

Putusan tersebut dibacakan Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Anwar Usman dalam persidangan di Gedung MK, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (6/8).

"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ujar Anwar membacakan putusannya.


Tujuh perkara tersebut diajukan oleh Partai Nasdem, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Hanura, Partai Berkarya, dan Partai Garuda.

Gugatan tersebut berkaitan dengan penetapan hasil penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif April lalu.

Berbagai alasan penolakan muncul dari materi gugatan. Misalnya, dalil tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan ditolak maupun tidak memenuhi syarat formal sehingga permohonan dinyatakan tidak dapat diterima.

Salah satu contohnya, perkara No. 82-03-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2018 yang diajukan PDIP. MK menilai pemohon tidak mengkorelasikan dalil membeludaknya daftar pemilih khusus (DPK) di Dapil Sulbar untuk pemilihan anggota DPR dengan perolehan suara.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya