Presiden Joko Widodo didesak untuk segera melakukan audit terhadap seluruh kementerian yang berkaitan dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN). Sebab, pemadaman listrik yang terjadi di DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dinilai bisa membahayakan objek vital negara.
Sekretaris Jenderal Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Satyo Purwanto berpandangan, pemadaman listrik serentak dapat membahayakan ketahanan nasional.
"Ini bukan cuma suplay listrik, ada unsur strategis dari PLN, ini soal ketahanan nasional dari sektor energi," ucap Satyo Purwanto kepada
Kantor Berita RMOL, Senin (5/8).
Bahkan kata Satyo, pemadaman listrik yang terjadi merupakan hal yang tak wajar karena turut berimbas pada jaringan komunikasi. Artinya, ada potensi negara hilang kendali di saat listrik mati di setengah luas pulau yang berisi separuh populasi Indonesia.
"Kalau setengah Pulau Jawa itu mati total, terus kalau terjadi apa-apa sama negara ini saat gelap gulita itu karena sampai telepon pun terganggu, bagaimana coba?†tanyanya.
Untuk itu, Jokowi jangan sebatas menunjukkan ekspresi kekecewaan dengan meninggalkan pelaksana tugas (Plt) Dirut PLN saat rapat, tetapi harus melakukan audit secara menyeluruh.
“Kementerian terkait yang menjadi regulator dari PLN, ini kan kalau dari sisi energinya kan dari Menteri ESDM, bisnisnya BUMN. Terus satu lagi dari sisi asetnya ini kan dari Kementerian Keuangan, nah ini harus diaudit forensik dan komprehensif," paparnya.
