Berita

Anggota Komisi V DPR, Nurhasan Zaidi/Net

Politik

PKS: Black Out Di Jawa Sudah Berlebihan

SENIN, 05 AGUSTUS 2019 | 12:24 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Berbagai kalangan menyesalkan terjadinya pemadaman massal atau black out di sejumlah wilayah di pulau Jawa pada Minggu (4/8) kemarin. Termasuk dari kalangan wakil rakyat di DPR RI.

Anggota Komisi V DPR Nurhasan Zaidi menilai pemadaman itu sangat merugikan masyarakat. Sebab, black out ini terjadi dalam waktu yang lama.

"(Pemadaman) ini sudah berlebihan. Ini mati listrik sudah nggak bisa ditolerir, panjang begini," ucap Nurhasan kepada wartawan, Senin (5/8).


Menurut politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, lambatnya penanganan yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai operator sudah cukup untuk jadi bahan penilaian terhadap profesionalitas perusahaan pelat merah itu.

Pemadaman listrik tersebut, ujarnya, juga berdampak di sejumlah sektor seperti ekonomi dan transportasi. Sehingga perlu ada kompensasi dari negara untuk masyarakat yang terdampak pemadaman.

"Harus ada kompensasi sebagai pelayanan ke pelanggan. Itu namanya negara hadir. Ini negara tidak hadir, nggak profesional," tukasnya.

Seperti diketahui, terjadi black out di sebagian wilayah di Pulau Jawa pada Minggu (4/8). Pemadaman ini berlangsung mulai Minggu siang sampai sekitar pukul 6 sore. Namun, ada sebagian wilayah juga yang listriknya baru kembali menyala pada malam hari.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya