Berita

Presiden Jokowi bersama SBY di Istana Negara/Net

Politik

Jokowi Diminta Jiplak SBY, Demokrat: Jaksa Agung, Kepala BIN, Ketua KPK dan Ketua MK Diisi Non Partisan

MINGGU, 04 AGUSTUS 2019 | 10:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presiden Joko Widodo seharusnya bisa belajar dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyusun kabinet periode kedua, terutama untuk posisi Jaksa Agung, Kepala BIN, Ketua KPK dan Ketua MK.

Wakil Sekjen Partai Demokrat, Renanda Bachtar mengklaim dalam kepemimpinan SBY selama 10 tahun, ada beberapa pos dalam kabinet yang dijabat oleh orang-orang profesional atau non partisan.

"Khusus setidaknya untuk Jaksa Agung, Kepala BIN, Ketua KPK dan Ketua MK, dipilih pejabat karir atau profesional yang non partisan," ujar Renanda kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (4/8).


Renanda menyebut lembaga tersebut sangat vital perannya karena berkaitan dengan penegakan hukum di sebuah negara. Sehingga, orang profesional yang mengisi jabatan itu diharapkan bisa menghindari bias kepentingan.

Soal bagi-bagi jatah kursi bersama koalisi pendukungnya, kata Renanda, Presiden Jokowi bisa memberikan pos kementerian lainnya.

"Kader partai yang profesional dapat mengisi posisi atau jabatan birokrat lainnya seperti kementerian atau badan," tukasnya.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Perbedaan Perlakuan Tersangka Jadi Ujian Kesetaraan Hukum

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:23

KDKMP Kembalikan Kendali Ekonomi ke Warga Desa

Minggu, 09 Agustus 2026 | 08:19

Jangan Terjebak Angka, Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak ke Masyarakat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:24

Gus Salam: Caketum PBNU Harus Bersaing Secara Sehat

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:21

Kuasa Hukum Yaqut Tegaskan Kebijakan Kuota Haji Harus Dinilai Utuh

Minggu, 09 Agustus 2026 | 07:14

Konsolidasi Rakyat untuk Pemerintahan Bersih

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:48

Petani Diminta Jangan Tertipu Konten Pupuk Viral di Medsos

Minggu, 09 Agustus 2026 | 06:23

Menteri Luar Negeri Layak Diganti karena Dicap Tidak Profesional

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:54

InfraNexia jadi Pilar Utama Bisnis Telkom untuk Wholesale Connectivity

Minggu, 09 Agustus 2026 | 05:27

BGN Libatkan Peran Guru Perkuat Pengawasan MBG

Minggu, 09 Agustus 2026 | 04:48

Selengkapnya