Berita

Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily/Net

Politik

Golkar: Amien Rais Tidak Mau Rumongso

MINGGU, 21 JULI 2019 | 16:41 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Koalisi pendukung presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Maruf Amin tak terima dengan syarat rekonsiliasi yang disuarakan Ketua Dewan Kehormatan PAN, Amien Rais.

Dalam syarat yang diajukan, Amien Rais meminta jatah kursi sebanyak 45 persen untuk oposisi dan 55 persen bagi koalisi.

"Kami yang menang tapi kok dia yang menentukan syarat. Itu namanya tidak mau rumongso (memiliki rasa)," ujar Ketua DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily kepada Kantor Berita RMOL, Minggu (21/7).


Ace menyebut, sebetulnya koalisi pemerintah tidak pernah menutup pintu bagi siapapun yang ingin bergabung dan bersama-sama membangun Indonesia.

Kalaupun syarat Amien dimasukkan, kata Ace, hal itu sulit tercapai lantaran Jokowi-Maruf memiliki gagasan dan ide yang berbeda dengan pasangan calon yang diusung oposisi, yakni Prabowo-Sandi.

"Dalam kampanye dan debat tersebut jelas sekali terjadi beberapa perbedaan mendasar tentang arah Indonesia lima tahun ke depan," tukasnya.

Ada dua hal yang menjadi syarat rekonsiliasi menurut Amien Rais. Pertama adalah pembagian kursi 45 persen untuk oposisi dan 55 persen untuk koalisi. Syarat kedua adalah program Prabowo-Sandi harus diadopsi pemerintahan Jokowi-Maruf ke depan.

"Ayo bagi 55-45, itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim (Jokowi) ini sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin," ucap Amien.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya