Berita

Wakil Sekjen PKB Maman Imanul Haq (paling kiri)/RMOL

Politik

Tidak Konsisten, PKB Berharap PAN Dan PKS Ada Di Luar Pemerintahan

SABTU, 20 JULI 2019 | 14:54 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai politik pengusung Jokowi-Maruf agaknya gerah dengan manuver parpol pengusung Prabowo-Sandi yang dianggap mulai coba merapat ke pemerintah pasca pertemuan Jokowi-Prabowo.

Wakil Sekjen PKB Maman Imanul Haq mengatakan, ada sejumlah parpol pendukung Prabowo-Sandi yang menurut dia kehadirannya dianggap mengganggu koalisi pemenang pemilu Jokowi-Maruf.

"Menurut saya ada beberapa partai yang sebaiknya tidak masuk partai yang tidak jelas dan cuma merecoki. Misalnya PAN dan PKS, itu kan enggak jelas semua," kata Maman disela-sela diskusi publik bertajuk 'Ngebut Munas Parpol Jelang Kabinet Baru' di Jalan Wahid Hasyim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).


Menurutnya, partai-partai itu dinilai tidak tidak konsisten dalam berkoalisi lantaran kerap berpindah-pindah. Hal itu menunjukkan rendahnya etika dan moralitas dalam berkoalisi. Dia meminta partai koalisi pendukung Prabowo-Sandi mencontoh partainya.

"PKB itu adalah koalisi yang sangat-sangat konsisten, tidak pernah gabung di sana. Masuk dapat menteri, di tengah jalan pindah lagi, sekarang tiba-tiba mendekat lagi, kayak PAN-lah saya bilang begitu," tutur Maman.

Lebih lanjut dia berharap parpol pendukung Prabowo-Sandi terutama PAN dan PKS sedianya tetap berada di luar pemerintah. Sebab, demokrasi membutuhkan check and balances.

"Itu lebih penting untuk republik ini," pungkas Prabowo-Sandi.

Selain Maman, hadir sejummlah narasumber lain dalam diskusi yaitu politisi PDI Perjuangan Effendi MS. Simbolon, politisi Partai Golkar Lawrence Siburian, dan politisi PPP Ahmad Baidowi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya