Gerindra Nyeberang, Oposisi Nonparlemen Menguat

Hari ini Prabowo mengumpulkan para petinggi Gerindra di Hambalang untuk membahas hasil pertemuannya dengan presiden terpilih, Joko Widodo.

Kemungkinan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, membawa partainya bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo semakin besar.

Tapi, Partai Gerindra terancam dinilai haus kekuasaan oleh masyarakat jika Prabowo bergabung ke pemerintahan Jokowi. Merapatnya Prabowo ke pemerintahan Jokowi juga tidak baik untuk perkembangan demokrasi Indonesia.

"Itu bukan tanda yang baik untuk perkembangan demokrasi kita, karena kalau bergabung secara otomatis Gerindra makin jinak, dalam istilahnya dijinakkan oleh arus kekuasaan," ucap Director for Presidential Studies-DECODE UGM, Nyarwi Ahmad, kepada Kantor Berita RMOL, Jumat (19/7).

Selain itu, sikap kritis yang selama ini menjadi sikap resmi elite Partai Gerindra kepada pemerintah dikuatirkan tenggelam.

"Artinya, suara-suara kritis yang selama ini disuarakan elite Gerindra makin tenggelam. Padahal masih dibutuhkan," kata Nyarwi.

Dampak negatif lainnya, barisan oposisi akan rapuh karena perpindahan kekuatan besar ke koalisi pendukung pemerintah.

"Kekuatan oposisi makin rapuh atau kelompok-kelompok yang potensial ada di ruang oposisi makin rapuh," jelas dia.

Ruang oposisi nonparlemen, lanjut Nyarwi, akan semakin besar jika Prabowo bersama Partai Gerindra bergabung ke kubu Jokowi.

"Itu membuka ruang-ruang oposisi nonparlemen lebih besar. Mereka-mereka yang kecewa, yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi, merasa tidak menemukan lagi artikulasi politik melalui organisasi partai yang dianggap cukup meyakinkan atau relevan," terangnya.