Jurubicara Kemlu, Teuku Faizasyah/Net
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengungkapkan bahwa pemberian penghargaan Oxford Freedom of the City Award oleh Dewan Kota Oxford, kepada tokoh gerakan Papua merdeka, Benny Wenda sudah direncanakan sejak tahun lalu oleh pemerintah kota Oxford.
Hal itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Kemlu, Teuku Faizasyah dalam jumpa pers di Kemlu, Pejambon, Jakarta Pusat, Kamis (18/7).
Pemerintah Indonesia diakuinya sudah pernah menyampaikan keberatan kepada pemerintah kota Oxford terkait rencana tersebut.
"Menyampaikan keberatan bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang utuh atas apa yang telah dilakukan pemerintah, dan (pihak Oxford) tidak memiliki pemahaman yang utuh atas sepak terjang saudara Benny Wenda tersebut," tutur Teuku.
Penyampaian keberatan atas penghargaan kepada Benny juga sudah dilakukan, baik konteks bilateral melalui Kedutaan Besar (Kedubes) Indonesia di Inggris, maupun dalam pertemuan bilateral yang dilakukan antarmenteri luar negeri.
"Proses itu telah dilakukan. Dalam hal ini tidak ada perubahan sedikitpun," sambungnya.
Di sisi lain, Pemerintah RI mendapati perbedaan sikap antara pemerintah Inggris dengan pemerintah kota Oxford di mana pemerintah pusat mengakui wilayah Papua adalah bagian dari Indonesia.
Oleh karenanya, Kemlu menekankan kepada publik untuk bisa membedakan antara penyampaian pemerintah pusat yang mewakili negara, dengan apa yang disampaikan pemerintah daerah dalam penghargaan yang diberikan kepada Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) itu.
"Pemerintah daerah memiliki keleluasaan, memiliki kewenangan yang lebih pada level lokal. Maka, hal yang serupa juga dihadapi oleh pemerintah Inggris. Apapun yang dilakukan oleh dewan kota sama sekali tidak merefleksikan pemerintah Inggris," tandasnya.
