Berita

Benny Wanda mendapat penghargaan dari Dewan Kota Oxford, Inggris/Net

Politik

Soal Penghargaan Kepada Benny Wenda, Kemlu Inggris Beri Klarifikasi

KAMIS, 18 JULI 2019 | 15:14 WIB | LAPORAN:

Pemerintah Inggris, melalui Kementrian Luar Negeri, memberi klarifikasi terkait pemberian penghargaan kepada Benny Wenda dari Dewan Kota Oxford. Pihak Pemerintah Inggris memastikan kalau penghargaan tersebut tak bermaksud memberi dukungan terhadap gerakan separatis di Papua.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengkritik tindakan Dewan Kota Oxford. Sebab, Dewan Kota tersebut memberikan penghargaan kepada Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) Benny Wenda, Rabu (17/7).

Melalui keterangan tertulis yang dikirim melalui Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia, Kamis (18/7), Kemlu Inggris menggarisbawahi bahwa tidak ada perubahan posisi mengenai status Papua yang selama ini dipegang Pemerintah Inggris.


"Kami mendukung integritas teritorial Indonesia dan mengakui Papua sebagai sebuah bagian keutuhan Indonesia," jelas keterangan tertulis Kemlu Inggris.

Keberadaan Benny Wenda di Inggris pun bukan berarti Pemerintah Inggris mendukung posisinya mengenai kedaulatan Papua. Begitu pula dengan penghargaan yang diberikan Dewan Kota Oxford tidak berpengaruh terhadap kebijakan Pemerintah Inggris.

"Dewan lokal secara politik bersifat independen dari Pemerintah Pusat, sehingga hal ini merupakan urusan Dewan Kota Oxford," lanjut keterangan tersebut.

Dengan ini, Pemerintah Inggris terus mendukung upaya pemerintah dan masyarakat sipil dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Papua. Termasuk perlindungan hak asasi manusia dan memastikan bahwa masyarakat Papua memperoleh manfaat dari pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pejabat Kedutaan Besar Inggris juga melakukan kunjungan ke Papua secara rutin. Mereka bertemu dengan berbagai unsur pemerintahan, LSM, dan kelompok kepentingan yang terkait dengan pembangunan di Papua.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Mojtaba Khamenei Janjikan Kekalahan Pahit bagi AS-Israel

Minggu, 19 April 2026 | 16:14

Wondr Kemala Run 2026 Putar Roda Ekonomi hingga Rp140 Miliar

Minggu, 19 April 2026 | 16:06

India Protes ke Iran, Dua Kapalnya Ditembak di Selat Hormuz

Minggu, 19 April 2026 | 15:33

Didik Rachbini: Video Ceramah JK Direkayasa untuk Memecah Belah

Minggu, 19 April 2026 | 15:29

Ketua GPK: Isu Pemecatan Massal PPP Menyesatkan

Minggu, 19 April 2026 | 14:57

KPK Soroti Risiko Korupsi Pinjaman Luar Negeri

Minggu, 19 April 2026 | 14:13

MUI Dorong Penguatan Akhlak di Kampus untuk Cegah Kekerasan Seksual

Minggu, 19 April 2026 | 14:09

Iran Ringkus 127 Orang Terduga Mata-mata Musuh

Minggu, 19 April 2026 | 13:39

Cak Imin Wanti-wanti Penyalahgunaan Vape untuk Narkoba

Minggu, 19 April 2026 | 13:25

Menkop Ajak DPRD Dukung Kopdes Jadi Mesin Ekonomi Baru

Minggu, 19 April 2026 | 13:10

Selengkapnya