Berita

Joko Widodo/NET

Bisnis

Impor Tinggi Dan Neraca Dagang Defisit Miliaran Dollar, Jokowi Tegur Jonan Dan Rini Soemarno

SENIN, 08 JULI 2019 | 16:02 WIB | LAPORAN: AZAIRUS ADLU

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran kabinet untuk berhati-hati, terutama dengan masalah ekspor impor.

“Hati-hati terhadap ini (ekspor impor). Artinya, neraca perdagangan kita Januari sampai Mei ada selisih, ada defisit 2,14 miliar dollar AS,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, seperti dikutip dari laman Setkab, Senin (8/7).

Presiden meminta agar dicermati angka-angka (defisit) itu dari mana, kenapa impor itu sangat tinggi. Kalau didetilkan lagi, menurut Presiden, migas naiknya gede banget. “Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM yang berkaitan dengan ini, Bu Menteri BUMN yang berkaitan dengan ini, karena rem-nya paling banyak ada di situ,” tegas Presiden.


Sementara yang berkaitan dengan ekspor, Presiden Jokowi mengatakan, sebetulnya kita masih memiliki peluang yang besar, palagi sekarang dengan terjadinya perang dagang. Menurut Presiden, ini kesempatan ekspor kita untuk masuk ke Amerika besar sekali dengan pengenaan tarif terhadap barang-barang produk dari Tiongkok, dari China.

“Ini kesempatan kita untuk menaikkan kapasitas dari pabrik-pabrik, dari industri-industri yang ada,” ucap Presiden seraya menambahkan, pemerintah mestinya memberikan insentif-insentif terhadap peluang-peluang yang ada.

Kalau kita hanya rutinitas, tidak bisa memberikan insentif-insentif khusus bagi eksportir baik yang kecil, besar, maupun sedang ataupun insentif-insentif yang berupa bunga misalnya, menurut Presiden, sulit untuk mereka untuk menembus, baik ke pasar yang telah disampaikannya maupun pasar-pasar baru yang ada.

“Saya kira banyak peluang karena ini tekstil itu peluang, alas kaki peluang, gede-gede sekali, nikel peluang. Inilah yang selalu kita kalah memanfaatkan peluang atau opportunity tapi tidak bisa kita ambil karena insentif-insentif itu tidak kita berikan,” kata Presiden.

Tampak hadir dalam sidang kabinet paripurna itu antara lain Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg M Pratikno, Seskab Pramono Anung, KSP Muldoko, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Eko Putro Sanjoyo, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Riyamizard Riyacudu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya