Berita

Jumpa pers Perdana Menteri Barbados Mia Amor Mottley di Rabat, Jumat (21/6)/Net

Dunia

Barbados Ikuti Langkah 162 Negara, Tarik Dukungan Dari Negara Boneka

MINGGU, 23 JUNI 2019 | 05:35 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Pemerintah Barbados akhirnya mencabut pengakuan terhadap negara boneka yang didirikan kelompok separatis Polisario.

Pencabutan pengakuan itu disampaikan Perdana Menteri Barbados, Mia Amor Mottley, dalam kunjungan ke Rabat hari Jumat kemarin (21/6).

Negara di Laut Karibia yang merupakan tanah kelahiran penyanyi Rihanna ini telah membekukan pengakuan dan segala bentuk hubungan dengan Republik Demokratik Arab Sahrawi sejak 2013 lalu.  


Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri Mia Mottley mengatakan pihaknya mengikuti langkah yang telah dilakukan diambil 162 negara di seluruh duni.

Pemerintah Barbados mengajak semua pihak yang terlibat dalam sengketa di Sahara Barat untuk melanjutkan negosiasi dengan menggunakan proposal otonomi khusus yang disampaikan pemerintah Maroko sebagai pedoman.

Dia menambahkan, rencana otonomi itu adalah proposal yang kredibel, serius dan realistik, serta mempromosikan solusi politik berdasarkan realita dan spirit kompromi dalam kerangka kesatuan teritori Maroko dan sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Dalam pernyataan bersama itu juga dikatakan bahwa Pemerintah Barbados mengakui komitmen Kerajaan Maroko bekerja sama dengan Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Khusus Sekjen PBB dalam mencapai solusi politik bersama.

Bebas Visa ke Barbados


Menteri Luar Negeri Barbados Jerome Walcott yang juga hadir dalam jumpa pers mengatakan Barbados memberlakukan bebas visa bagi warga Maroko yang berkunjung ke Barbados.

Dia menggambarkan kunjungan kerja Perdana Menteri Barbados Mia Amor Mottley ke Maroko berhasil membangun kerjasama yang lebih baik antara kedua negara ditandai dengan penandatanganan kerangka kerjasama selama tiga tahun dari 2019 hingga 2021.

Dalam kunjungan itu juga telah disepakati kesepahaman bersama untuk membangun mekanisme konsultasi politik antara kedua negara.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya