Berita

Hencky Luntungan/Net

Politik

Hencky Luntungan: Usul KLB Dinamika Internal, SBY Harus Evaluasi Hasil Pemilu Dan Gusur Penumpang Gelap

SENIN, 17 JUNI 2019 | 08:25 WIB | LAPORAN: YELAS KAPARINO

Salah seorang pendiri Partai Demokrat, Hencky Luntungan, tak bisa menahan geram mendengar desakan agar dua senior partai itu, Max Sopacua dan Prof. Mubarok, dipecat.

Desakan pemecatan Max Sopacua dan Prof. Mubarok beredar tak lama setelah keduanya menyampaikan keprihatinan atas situasi terakhir yang dialami partai.

Menurut Hencky dalam pesannya yang beredar luas di jejaring media, usul Kongres Luar Biasa (KLB) yang disampaikan Max Sopacua dan Prof. Mubarok adalah bagian dari dinamika internal.


Itupun, ada istilah “jika” dalam usul itu. Artinya, jika situasi memang memerlukan KLB.

“Terlalu dini untuk mengusulkan pemecatan terhadap kedua tokoh ini bersama rekan-rekannya. Yang mengusulkan juga orang-orang yang baru dikenal sementara mencari panggung di PD, alias penumpang gelap,” ujar Hencky.

Dia menambahkan, Max Sopacua dan Prof. Mubarok adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah Partai Demokrat karena mereka juga merupakan pendiri, atau dengan kata lain “pemilik rumah”.

“Perlu disadari bahwa yang mengusulkan pemecatan atau pengunduran diri justru mereka itulah yang merusak marwah PD,” sambung dia.

Hencky mengatakan, mendirikan sebuah partai yang sekali start menang dan mengantarkan SBY berkuasa sebagai presiden selama dua periode bukanlah hal yang mudah.

“Kapan Ferdinand, Jansen, Hinca, Andi, Imelda, dan lain-lain masuk PD. Mohon maaf, Pak SBY saja masuk PD tahun 2003, setelah PD exist,” masih kata dia sambil meminta agar penumpang gelap dan kutu loncat meninggalkan Partai Demokrat.

Hal lain yang disampaikan Hencky adalah permintaan agar SBY sebagai ketua umum segera membersihkan partai dari penumpang gelap, lalu menggelar silaturahmi nasional (silatnas) dengan pendiri sekaligus mengevaluasi personel partai secara selektif.

Juga perlu untuk mengevaluasi suara Partai Demokrat yang anjlok, dan membahas percepatan Kongres agar konsolidasi berbagai organisasi sayap di bawah Partai Demokrat dapat segera dilakukan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya