Ketua PB HMI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rahim Key (Kiri), Ketua Umum BADKO HMI Sulawesi Utara-Gorontalo, Ahmad Syakur (Kanan)/Dok
Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sulawesi Utara-Gorontalo menggelar pelantikan untuk periode 2018-2020 dengan tema "Ikrar Perjuangan: Ikhtiar Badko HMI Sulut-Go Menjawab Tantangan Zaman" di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Manado pada hari Sabtu (18/5).
Sesi pelantikan yang mengukuhkan pengurus Badko Sulutgo di bawah kepimpinan Ahmad Syakur sebagai Ketua Umum dan Ramlan Tinamonga sebagai Sekretaris Umum tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Rahim Key dan Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI, Melys Ali.
Dalam pidatonya, Rahim mengingatkan Badko HMI Sulutgo tentang perlunya menjaga independensi HMI dalam wacana Pilpres 2019, yakni dengan meletakkan posisi HMI di tengah dan tidak berpihak ke pasangan calon manapun.
"Independen berdasarkan tafsir independensi HMI adalah memihak pada kebenaran. Mengenai kontestasi Pilpres 2019, HMI harus berada di tengah. Sebab posisi tengah adalah posisi seimbang, dan dalam konteks apapun itu posisi seimbang selalu menjadi posisi yang benar. Namun jangan sampai kita memonopoli kebenaran hanya pada satu pihak, sehingga seolah-olah pihak lainnya salah secara mutlak," kata Rahim.
Rahim juga mengingatkan agar pengurus Badko HMI Sulutgo cermat serta berhati-hati dalam bersikap dan berpendapat.
"Walaupun masing-masing dari kita punya pilihan politik yang berbeda, tapi tetap letakkanlah organisasi ini sesuai pada tempatnya, yaitu di tengah. Walaupun sedikit banyak kader HMI paham mengenai politik, jangan bersikap sok politisi berbendera HMI. Akibatnya HMI malah jadi bahan olok-olokan," tambah Rahim.
Rahim juga sempat menyinggung mengenai statement
people power yang sempat ramai di media sosial.
"Contoh kecerobohan dalam bersikap dan berpendapat itu jika kita mencoba kontra dengan
people power, lantas mengatakan syarat dengan muatan politik. Ya kan memang
people power itu reaksi dari kontestasi politik bagi yang menganggap terjadinya kecurangan. Ini sama saja blundernya dengan statemen yang ingin kontra dengan aksi penistaan agama lalu menambahkan alasan syarat dengan muatan agama," tegasnya.
Rahim melanjutkan, sebaiknya HMI menjaga jarak dari lontaran-lontaran wacana politik dari masing-masing kubu.
"Soal
people power sendiri ya biarin aja. Jadi jangan bilang
people power itu tidak perlu, tapi tidak perlu membicarakan
people power. Sebab sadarlah, kondisi seperti ini HMI mau bicara apapun tidak berpengaruh terhadap jadi dan batalnya
people power. Situasi sudah panas jangan ditambah panas. HMI harus di tengah dan menghadirkan wacana yang sejuk seperti persoalan kemanusiaan. Aksi tabur bunga adalah aksi kemanusiaan," tandasnya.
