Buntut Napi Kabur, Kalapas Langkat Bachtiar Sitepu Dinonaktifkan

Buntut dari kericuhan yang mengakibatkan sekitar 200 orang narapidana melarikan diri, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Langkat, Sumatera Utara, Bachtiar Sitepu dinonaktifkan dari jabatan.

"Sementara kepala Lapas Narkotika Langkat dinonaktifkan," ungkap Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sri Puguh Budi Utami dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/5).

Selanjutnya kepala Lapas Langkat akan dijabat oleh pelaksana harian Muhammad Tavip, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pembinaan Bimbingan dan Teknologi Informasi Kantor Wilayah Kemenkumham Sumut.

Dampak dari kerusuhan ini, disebutkan sekitar 50 narapidana kabur. Oleh sebab itu Sri Puguh meminta masyarakat ikut berperan aktif, dengan melaporkan apabila melihat tahanan berkeliaran.

"Segera hubungi kepolisian atau lapas dan rutan terdekat, jika anda mengetahui keberadaan narapidana yang melarikan diri," jelasnya.

Saat mengunjungi Lapas Langkat pada Jumat kemarin (17/5), dia mengaku langsung mendengarkan aspirasi dari seluruh narapidana. Dia juga mengapresiasi narapidana yang tetap bertahan tertib kembali masuk ke dalam blok saat kerusuhan berlangsung.

"Kami di sini sebagai pembina dan anda-anda yang akan dibina. Mari kita bekerjasama menjalankan peran kita untuk kebaikan bersama," imbuhnya.

Dia juga berjanji akan memprioritaskan layanan terbaik untuk narapidana. Serta melakukan pendalaman kasus terhadap cara petugas lapas memperlakukan tahanan.

"Segera dilakukan investigasi mendalam terkait semua kebijakan dan perlakuan pihak lapas," tegas Puguh.

Sebelumnya, kerusuhan di Lapas Langkat pecah pada Kamis (16/5). Peristiwa diduga dipicu oleh penemuan narkoba jenis sabu oleh petugas lapas.

Setelah itu petugas langsung berkoordinasi dengan Polres Langkat yang langsung menindaklanjuti dengan pemeriksaan. Hal inilah yang diduga memprovokasi sejumlah narapidana melakukan perlawanan serta berujung pada pemberontakan hingga menjebol pintu Lapas Langkat. Ditambah lagi jumlah petugas yang tidak seimbang dengan jumlah hunian.