Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Banyuwangi kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) murni atau penuh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Predikat WTP ini berhasil dipertahankan Banyuwangi selama tujuh tahun berturut-turut.
Laporan tersebut diserahkan Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Harry Purwaka kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dan Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara pada acara penyerahan hasil LPKD di Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Surabaya, Selasa (14/5).
Bupati Azwar Anas mengatakan, opini dari BPK ini memotivasi Banyuwangi untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola APBD-nya. Terlebih, opini ini berhasil dipertahankan seiring dengan peningkatan kualitas akuntabilitas pemkab.
"Hasil audit BPK pada pelaksanaan keuangan pemkab tahun 2018 menunjukkan adanya penurunan temuan penyimpangan. Ini membuktikan bahwa akuntabilitas keuangan daerah yang dilakukan seluruh SKPD mulai meningkat," kata Anas.
Penilaian WTP Murni yang diraih Banyuwangi, salah satunya karena Banyuwangi dinilai menerapkan pengendalian internal yang bagus. Dari tahun ke tahun, tingkat penyimpangan atau kesalahan yang material terus menurun.
"Ini menghasilkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengendalian internal terus kami dorong, apa yang menjadi catatan dari BPK dari tahun-tahun sebelumnya terus kami perbaiki," kata Anas.
Anas menambahkan prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi. Di tengah upaya meningkatkan akuntabilitas, Banyuwangi juga harua menyesuaikan regulasi pengelolaan keuangan daerah.
"Sejumlah regulasi pengelolaan keuangan daerah terus digulirkan pemerintah, seperti setiap tranksasi keuangan harus cashless. Dan ini sudah dilakukan Banyuwangi sejak tahun lalu. Jadi, regulasi baru kita berusaha taati, di satu sisi kita juga harua meningkatkan akuntabilitas," kata Anas.
Sementara itu, Ketua DPRD Made menambahkan prestasi WTP ini sekaligus menjadi tantangan tersendiri bagi Banyuwangi.
"Kami berharap agar dari kinerja keuangan daerah ini dapat dipertahankan oleh semua SKPD dan memotivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ke depan," kata Made.
