Berita

Sidang Bawaslu/RMOL Jabar

Nusantara

Bawaslu Beri Peringatan Tertulis Kepada KPU Kota Sukabumi

SELASA, 14 MEI 2019 | 05:27 WIB | LAPORAN:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi mendapat peringatan tertulis terkait pelanggaran administratif dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jabar, Sutarno menjelaskan, peringatan tersebut diberikan menyusul adanya coretan dalam formulir C1.

"Sejumlah fakta dalam persidangan tersebut diakui terlapor, KPU Kota Sukabumi. sehingga diputuskan bahwa KPU Kota Sukabumi melanggar administratif," kata Sutarno seperti dikutip dari Kantor Berita RMOL Jabar, Selasa (14/5).


Coretan yang dimaksud Sutarno adalah coretan pembetulan, namun tidak diparaf. Selain itu, penulisan dalam C1 juga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Selain itu perolehan suara partai dan caleg ada yang tidak dituliskan jumlah dan keterangannya. Termasuk ada juga keliru penulisannya," imbuh Sutarno.

Lebih lanjut Sutarno mengaku pihaknya mengendus adanya penggelembungan suara yang dilakukan. Pasalnya, ada satu kecamatan di Kota Sukabumi dengan jumlah Daftar Pemilih Khusus (DPK) mencapai seratus persen.

"Namun dalam persidangan tidak bisa dibuktikan, terkait persoalan DPK yang penggelembungan suara," pungkasnya.
Bertindak sebagai pelapor adalah Mustofa yang merupakan caleg DPR RI dari Partai Gerindra.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

SETARA Institute: Libatkan TNI Berantas Terorisme, Supremasi Sipil Terancam

Senin, 19 Januari 2026 | 16:15

KPK Amankan Uang Ratusan Juta saat OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:11

Kemenkum Harus Aktif Awasi Transisi KUHP

Senin, 19 Januari 2026 | 16:07

KPK Benarkan Tangkap Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 16:01

Noel Cs Didakwa Terima Rp6,52 Miliar Hasil Pemerasan Sertifikasi K3

Senin, 19 Januari 2026 | 15:54

Ada Peluang Revisi UU Pemilu Pakai Metode Omnibus

Senin, 19 Januari 2026 | 15:46

Jangan Batasi Ruang Belajar dan Kerja Diaspora

Senin, 19 Januari 2026 | 15:40

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Penundaan Revisi UU Pilkada Bisa Picu Persoalan Baru

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Pembahasan Revisi UU Pemilu Dibagi Dua Tahapan

Senin, 19 Januari 2026 | 15:19

Selengkapnya