Pemerintah Tidak Adil Salurkan Anggaran Potensi Wisata

Pemerintah dinilai tidak adil dalam menyalurkan anggaran terhadap potensi wisata di sejumlah wilayah.

Danau Toba misalnya belum mendapat perhatian sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Demikian disampaikan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Anthon Sihombing saat silaturahmi dengan wartawan Koordinatoriat DPR di Parapat, Sumatera Utara, Sabtu (6/4).

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah tidak adil dalam memberikan perhatian terhadap potensi wisata Danau Toba. Padahal, Danau Toba sudah masuk potensi wisata internasional.

"Pemerintah pusat tidak adil dalam memberikan perhatian. Misalnya jumlah penduduk tidak sebanding dengan anggaran yang diberikan," beber Anthon.

Selain anggaran yang masih minim terhadap pemerintahan kabupaten sekitar Danau Toba, ada juga keramahtamahan masyarakat sekitar yang masih perlu perhatikan.

"Memang berbeda dengan Bali. Kalau masyarakat di sana sudah menyadari bagaimana menghadapi turis. Kita bertanya jalan jam berapa saja itu akan dijelaskan dengan baik tetapi kalau di sini ditanya cari sendiri lah," jelas Anthon.