Dua pekan belakangan, Indonesia digemparkan oleh dua "temuan" amplop.
Amplop pertama adalah Operasi tangkap Tangan (OTT) KPK terhadap Kader Partai Golkar Bowo Sidik Pangarso dengan barang bukti 400.000 amplop dan uang senilai Rp87 miliar bakal "serangan fajar".
Kedua adalah amplop yang diberikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan kepada KH Zubair Muntasor, di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.
Menurut buku "The History Of Envelopes" yang ditulis Maynard H Benjamin, amplop pertama digunakan oleh bangsa Babilonia, 2000 tahun sebelum masehi. Tentunya Amplop itu berbeda dengan hari ini. Karena saat itu amplop tidak digunakan untuk surat-menyurat, tapi untuk menyimpan catatan dan dokumen penting.
Pada zaman itu, amplop dibuat dalam bentuk kotak sederhana. Bahan bakunya bukan kertas melainkan tanah liat. Karena itulah, amplop di zaman Babilonia tidak bisa dilipat seperti amplop kertas yang ada saat ini.
Amplop kertas mulai dikenal sekitar tahun 1775 dan digunakan untuk berkirim surat lewat pos di Eropa dan Amerika.
Fungsi amplop pun terus berkembang sesuai keadaan dan perkembangan jaman.
"Ternyata amplop memang multi fungsi, seiring waktu dan kemajuan jaman amplop terus mendapat fungsi yang baru. Pada masa Orde Baru kita kenal istilah, 'Kasih amplop, habis perkara!'. Nah, sejak masa inilah kata Amplop jadi terkesan minor," kata Sekjen Boemipoetera, Abdullah Rasyid.
Politikus Demokrat itu juga menambahkan, di Indonesia, pernah ada masa dimana amplop menjadi senjata pamungkas tatkala berurusan dengan birokrasi yang terkesan mempersulit langkah.
"Ada amplopnya enggak?" lanjut Rasyid.
Yang miris, tradisi jelek dari penyimpangan fungsi amplop itu, berlanjut hingga ke jaman Reformasi.
Berharap tradisi selesai di era Orde baru, alih-alih, justru kini semakin mengkhawatirkan.
"Kini ternyata semakin parah, amplop bukan kita berikan hanya untuk pejabat, tapi juga untuk rakyat. Dalam Demokrasi pasca Reformasi, ketika kita menyepakati pemilihan langsung, maka tanpa kita sadari kita menyepakati Demokrasi Amplop," kata Rasyid yang juga Caleg Partai Demokrat untuk DKI Daerah Pemilihan II ini.
"Demokrasi langsung mengakibatkan terjadinya praktik
'vote buying' atau jual beli suara," kritik Rasyid pada sistem yang memudahkan praktik penyimpangan amplop terus tumbuh.
