Berita

Direktur Riset Setara Institute Halilintar/RMOL

Nusantara

Sepanjang 2018 SETARA Institute Catat 202 Tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama

MINGGU, 31 MARET 2019 | 21:40 WIB | LAPORAN:

SETARA Institute mencatat terdapat 160 peristiwa terdapat 202 bentuk tindakan Pelanggaran Kebebasan Beragama Berkeyakinan (KBB) sepanjang 2018.

Dari 202 tindakan pelanggaran tersebut terjadi di 25 provinsi, dimana sebagian besat terjadi di Jawa Barat dengan 24 peristiwa, dan  DKI Jakarta menjadi lokus terbesar kedua sebanyak 23 peristiwa.

"Jawa Tengah menempati provinsi peringkat ketiga dan keempat dengan masing-masing jumlah peristiwa 21 dan 17. Banten dan Yogyakarta melengkapi peringkat enam besar dengan masing-masing 11 peristiwa," ungkap  Direktur Riset Setara Institute Halilintar dalam konferensi pers Melawan Intoleransi di Tahun Politik, di Hotel Ibis Thamrin, Jakarta, Minggu (31/3).


Berdasarkan aktornya, lanjut dia, sebanyak 130 tindakan pelanggaran KBB dilakukan oleh aktor yang bukan penyelenggara negara (non-negara).

"Aktor non-negara yang paling banyak melakukan pelanggaran KBB pada kelompok lima besar teratas, menyusul kelompok warga, berturut-turut adalah MUI 22 tindakan, Ormas keagamaan 15 tindakan dan Ormas 11 tindakan," tuturnya.

Sementara sisanya dilakukan oleh aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan negara. Aktor negara yang paling banyak melakukan pelanggaran adalah pemerintah daerah dengan 29 tindakan, yaitu instansi kepolisian dengan 17 tindakan, institusi pendidikan tindakan, dan Wilayatul Hisbah dan TNI masing-masing 5 tindakan.

Tindakan yang paling banyak dilakukan oleh aktor negara adalah diskriminasi dengan 39 tindakan, kemudian tindakan lainnya berupa kriminalisasi dan tindakan keagamaan.

Selanjutnya berdasarkan penelitian SETARA Institute juga ditemukan tindakan yang dilakukan aktor non-negara. yakni intoleransi dengan 25 tindakan, diluar itu tindakan yang banyak dilakukan juga aktor non negara antara lain penodaan agama, penolakan kegiatan keagamaan, penolakan pendirian rumah ibadah, serta kekerasan ujaran kebencian dan perusakan rumah ibadah.

Tahun lalu, terjadi 20 gangguan terhadap rumah ibadah, 13 diantaranya menimpa gereja, lalu 4 gangguan terhadap masjid, 2 gangguan terhadap pura, dan 1 gangguan terhadap klenteng.

Untuk diketahui, penelitian SETARA menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data dikumpulkan dengan diskusi terfokus peneliti (Peer Discussion) atau wawancara mendalam dengan berbagai otoritas negara, tokoh, minoritas dan kelompok korban, serta analisis dokumen dan pemberitaan media.

Laporan penilitan KBB SETARA Institute pertama kali disusun pada 2007 lalu, setelah itu SETARA selalu merilis laporan serupa secara tahunan. Laporan teranyar ini merupakan laporan ke 12 yang dirilis SETARA.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

UPDATE

Ketum PDIP Tinjau Kantor Baru Megawati Institute

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:14

Polisi Bongkar Jaringan Senpi Ilegal Dipakai Begal, Dijual di Facebook Hingga Tokopedia

Selasa, 20 Januari 2026 | 22:09

Bupati Sudewo dan Tiga Kades Kajen Resmi Ditahan, Digiring ke Rutan Pakai Rompi Oranye

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:53

Wapres Gibran Blusukan ke Pasar Borong Daun Bawang

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:48

Istana Rayakan Prestasi Timnas Maroko sebagai Runner-Up Piala Afrika 2025

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:32

Polisi Sudah Periksa 10 Saksi dan Ahli Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:29

Komisi II Hanya Fokus Revisi UU Pemilu, Bukan Pilkada

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:22

Thomas Djiwandono Mundur dari Gerindra Usai Dicalonkan Jadi Deputi Gubernur BI

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:10

Bupati Pati Sudewo dan Tiga Kades Patok Harga hingga Rp225 Juta per Jabatan Perangkat Desa

Selasa, 20 Januari 2026 | 21:00

Daftar 28 Perusahaan Sumatera yang Izinnya Dicabut Prabowo

Selasa, 20 Januari 2026 | 20:56

Selengkapnya