BPN Duga Ada Kebocoran Di BPJS Kesehatan

Defisit anggaran menjadi salah satu penyebab pelayanan kesehatan dalam negeri di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kurang maksimal.

Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Hermawan Sahputra menduga defisit itu terjadi karena ada anggaran yang bocor.

"Karena itu, kita melihat BPJS (Kesehatan) ini mungkin ada yang jebol (bocor)," duganya dalam diskusi bertajuk ‘Menuju Debat III, Menakar Visi Kesehatan’ di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (9/3).

Untuk melihat ada tidaknya kebocoran itu, Hermawan memastikan pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam saat nanti pasangan nomor urut 02 terpilih.

"Prabowo-Sandi akan melakukan evaluasi, akan ada penghitungan kembali dari iuran BPJS. Sekarang yang menjadi persoalan besar kita adalah BPJS," pungkasnya.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan RI telah menggelontorkan dana tambal untuk BPJS Kesehatan sebesar Rp 10,5 triliun.

Perlu diketahui, pasal 16 Peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa besaran iuran BPJS harus ditinjau setiap dua tahun lamanya.

Sementara itu, sejak tahun 2016, kurang lebih 250 juta pemegang kartu BPJS Kesehatan membayar iuran kepersetaan anggota BPJS Kesehatan Kelas 1 per bulannya mencapai Rp 80 ribu, Kelas II Rp 51 ribu, dan Kelas 3 Rp 25.500.