Berita

Ilustrasi/Net

Pertahanan

Tugas TNI Sudah Berat, Jangan Lagi Dibebani Mencampuri Ranah Sipil

MINGGU, 03 MARET 2019 | 19:04 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Rencana menghidupkan kembali dwifungsi TNI (dulu ABRI) terus mendapat penolakan. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indoensia (KAMMI) menjadi salah satu diantara yang menentang.

“Kami dengan tegas menolak rencana revisi UU TNI ini. Marilah kita tempatkan sebagaimana mestinya. Militer ya harus di area militer, sipil ya di sipil, jangan digabung bisa bahaya," kata Irfan Ahmad Fauzi, Ketua Umum KAMMI di Jakarta, Minggu (3/3).

Irfan sangat menyayangkan apabila ada upaya untuk merevisi UU TNI yang memungkinkan nantinya TNI bisa menempati jabatan sipil.


“Kita harus waspada, revisi ini akan mendorong sedikit demi sedikit kembalinya Dwi fungsi ABRI, apalagi kita punya sejarah yang panjang dengan itu," ujar Ketua Umum KAMMI, organsisasi mahasiswa dan kepemudaan yang lahir saat reformasi 1998 bergulir.

Lebih jauh Irfan mengingatkan, amanat reformasi salah satunya adalah menanggalkan Dwi Fungsi ABRI.

“Kita sudah dengan susah payah memisahkan antara area militer dan sipil. Militer mempunyai kekuatan yang tidak dimiliki sipil. Jadi jangan ditarik-tarik lagi. Bayangkan kalau terjadi apa-apa" imbuhnya.

Menurut Irfan, banyaknya perwira di TNI yang tidak memangku jabatan, tidak bisa dijadikan alasan untuk memberikan keistimewaan untuk menempati jabatan-jabatan sipil.

"Saya kira tidak semudah itu, jika karena alasan surplus, lalu kemudian merevisi UU. Tugas TNI adalah di wilayah pertahanan negara, sudah cukup berat. Jangan lagi dibebani untuk mencampuri ranah sipil,” pungkas Ketua Umum KAMMI.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

UPDATE

Tok! BI Naikkan Suku Bunga ke Level 6 Persen

Rabu, 18 November 2026 | 14:33

Kepemimpinan Baru IKA-PMII, Juri Ardiantoro Tekankan Kerja Strategis dan Berdampak

Rabu, 18 November 2026 | 14:29

KPK Panggil Direktur Anak Usaha PT Intiland Development Tbk di Kasus Bea Cukai

Rabu, 18 November 2026 | 14:18

Raih Penghargaan AMH 2026, Kemenag Perkuat Layanan Informasi Digital

Rabu, 18 November 2026 | 14:13

Biaya Admin BCA Naik Mulai Januari 2027, Simak Daftar Tarif Baru Seluruh Jenis Kartu

Rabu, 18 November 2026 | 14:03

Komisi IV DPR Tolak Pemindahan Badak Jawa dari Banten!

Rabu, 18 November 2026 | 13:50

Fenomena Parpol Kompak Tak Usulkan Cawapres Jadi Sorotan

Rabu, 18 November 2026 | 13:43

Dasco Pimpin Rapat Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Perampasan Aset

Rabu, 18 November 2026 | 13:39

3.404 Jembatan Garuda Selesai Dibangun, TNI AD Kebut Sisa Target 2026

Rabu, 18 November 2026 | 13:24

Investasi Harus Aman, Aspirasi Tetap Dalam Koridor Hukum

Rabu, 18 November 2026 | 13:23

Selengkapnya