Presiden Joko Widodo saat meresmikan 1000 BLK/Dok
Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) di pesantren, tahun depan jumlahnya harus terus ditingkatkan minimal jadi 3000 BLK.
Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat meresmikan 1000 BLK dan penandatanganan kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan pondok pesantren penerima bantuan BLK Komunitas untuk pesantren di Jakarta pada Rabu (20/2)
"Saya kira kalau cuma seribu, masih sangat kurang. Tahun depan minimal 3000. Karena jumlah pesantren di Indonesia mencapai 29 ribu,†katanya.
Presiden menyatakan, Indonesia dihadapkan pada bonus demografi, di mana penduduk usia produktif jauh lebih banyak. Bonus demografi akan menjadi masalah bagi Indonesia jika angkatan kerja tidak memiliki keterampilan kerja. Indonesia harus siap menyongson bonus demografi dengan menyiapkan angkatan kerja yang terampil.
Penyiapan angkatan kerja terampil melalui BLK Komunitas di pesantren, kata Presiden adalah langkah yang sangat efektif serta menghasilkan pelatihan yang lebih baik. Hal ini dikarenakan pelatihan dilaksanakan langsung di dalam pesantren yang pesertanya menetap. Sehingga proses pelatihan bisa dilakukan kapan saja, siang atau malam.
Selain itu, pesantren diberi kebebasan menentukan jurusan keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja di daerah setempat, sehingga betul-betul terjadi link and match.
"Selanjutnya Saya akan melihat langsung ke lapangan, guna memastikan BLK di pesantren bejalan baik,†tegasnya.
Tahun 2017, Kementerian Ketenagakerjaan mengawali pembangunan BLK Komunitas di 50 pesantren. Tahun 2018 naik menjadi 75. Tahun 2019 naik menjadi 1000 BLK Komunitas di pesantren.
"Bapak Presiden langsung memberikan arahan untuk membangun 1000 BLK Komunitas. Saya sampai kaget karena senang sekali melihat komitmen Presiden terhadap dunia pesantren yang begitu kongkrit,†kata Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri.
Adanya terobosan BLK di pesantren, kata Hanif, karena Presiden paham betul bahwa dulu orang mondok di pesantren itu gratis. Santri numpang makan di rumah kiai.
Konsekuensinya, selain mengaji, santri harus membantu kegiatan ekonomi kiai. Kiainya berdagang, santri ikut bantu kiai berdagang. Kiainya bertani, santri ikut bantu kiai bertani. Dampaknya, selesai dari pesantren, santri tak hanya menguasai ilmu agama, namun juga menguasai keterampilan kerja.
Setelah pesantren mengadopsi sistem syariah dimana santri membayar bulanan, lanjut Menaker, maka fokus santri hanya mengaji. Secara umum tidak ada pembekalan skill. Soft skill santri bagus, tapi hard skill-nya kurang.
"BLK Komunitas di pesantren adalah program pemerintah, inisiatif Bapak Presiden, untuk melengkapi soft skill dan pendidikan karakter yang ada di pesantren dengan tambahan ketrampilan,†jelasnya.
Selain itu, kehadiran BLK di pesantren juga memperkuat komitmen dan apresiasi Presiden Jokowi pada ulama dan santri. Kontribusi kaum santri dalam menggelorakan perjuangan mengusir penjajah melalui Resolusi Jihad 1945 diberi apresiasi dengan ditetapkannya tanggal 22 Oktober sebagai Hari santri Nasional.
Banyak apresiasi lain diberikan Presiden Jokowi kepada santri dan dunia pesantren. Misalnya bank wakaf mikro, redistribusi lahan yang melibatkan pesantren, skema kredit untuk kalangan pesantren agar tumbuh
menjadi wirausahawan, ada pembangunan rusunawa pesantren, serta masih banyak lainnya.
Dari seribu BLK tersebut, penandatanganan kerjasama tahap pertama dilakukan dengan 500 pesantren. Penandatangan tahap kedua akan dilakukan bulan depan. Tiap BLK Komunitas akan menerima Rp 1 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan workshop, peralatan, instruktur serta pelatihan.
[dzk]
