Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang membatalkan paparan visi misi saat kampanye pilpres sangat mungkin terulang kembali pada agenda kampanye pilkada setelah 17 April mendatang.
"Bila aturan yang dianggap sakral pada penentuan tingkat presiden saja bisa diubah, ya sangat mungkin setelah pilpres, semua calon kepala daerah mengajukan agar debat juga dibatalkan," kata legislator dari Partai Gerinda Kota Binjai, Ambi Buana seperti diberitakan RMOLSumut, (Selasa 8/1).
Legislator termuda kota Binjai ini menilai pembatalan agenda pemaparan visi-misi itu sebagai sebuah kelucuan. Mengingat pemaparan visi misi adalah salah satu metode bagi publik untuk mengukur kemampuan kontestan pilpres.
"Ini bisa terjadi berulang-ulang. Dan tentu saja ada pihak yang akan dirugikan. Kelucuan-kelucuan yang dipamerkan KPU ini biar saja jadi kelucuan. Tapi kami berharap, tak ada permainan kotor saat pencoblosan dan perhitungan suara nanti," kata Ambi.
Ambi mengingatkan, keputusan pembatalan debat pilpres oleh KPU sebagai sebuah dagelan politik itu tidak menimbulkan keresahan yang justru bisa berdampak pada keutuhan bangsa.
"KPU kalau mau lucu-lucuan silakan. Tapi ingat ada kestabilan keamanan negara yang sedang dipertaruhkan," Kata Ambi.
[hta]
