DALAM pembahasan tentang nasib rakyat tergusur, tokoh pembela HAM, Nursyahbani Katjasungkana mengirimkan rangkaian SMS sebagai berikut:
Penggusuran
"Seperti yang saya pernah kemukakan dalam interview dengan pak Jaya tempo hari, saya menolak konsep tanah (milik) negara yang diadopsi dari konsep Domein Verklaring 1817 Pemerintah Kolonial Belanda karena itu bertentangan dengan UUD 45 dan UUPA. Ini juga menjadi dasar pendirian saya menolak penggusuran apapun alasannya. Karena negaralah yang harus melaksanakan land reform dan bukan menguasainya untuk kepentingan sendiri dan membagikan kepada pemodal yang sampai punya ratusan hektar lahan untuk kebun sawit"
Kalijodo Mantan anggota DPR RI Fraksi PKB serta tokoh pendiri Dewan UNDP-Partnership for Good Governance melanjutkan advokasi: “Dengan latar belakang seperti itu tak mungkin saya mendukung penggusuran Kalijodo apalagi dihuni oleh mereka yang saya anggap korban kebijakan pembangunan tidak responsif terhadap kepentingan rakyat miskin serta korban patiarki sehingga ada perempuan di sana terjebak dalam dunia pelacuran.â€
Pelacur Pendiri Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Lembaga Bantuan Hukum untuk Perempuan Korban Kekerasan (LBH APIK) menegaskan, "Saya yakin bahwa tak ada satu perempuan pun didunia ini yang ingin jadi pelacur yang ada mereka itu dilacurkan karena itu saya tidak menggunakan istilah 'pelacur' (yang biasanya hanya untuk perempuannya sementara lelaki pelanggannya tak disebut pelacur) tapi menggunakan istilah 'perempuan yang dilacurkan' (pedila) sebagaimana disebutkan dalam 1949 UN Convention on Sexual Slavery and Prostituted Women."
Bahkan pada kenyataan tidak semua warga Kalijodo adalah pelacur, mucikari atau bandar judi seperti yang gencar dipublikasikan sebagai alasan untuk menggusur Kalijodo.
Kolong Jembatan Mantan Wakil Ketua LBH Jakarta mengungkap keprihatian atas nasib rakyat tergusur yang kehilangan tempat berteduh sehingga terpaksa mengungsi antara lain ke kolong jembatan.
"Korban gusuran Kalijodo yang masih hidup di kolong jembatan dan punya KTP DKI memang sempat datang kepada saya untuk minta bantuan agar bisa memperoleh program bantuan pemprov DKI Jakarta.
Saya sedang kumpulkan data-datanya meski agak sulit akibat orang-orangnya terserak ke berbagai tempat. Tapi at least yang di kolong jembatan itu bisa memperoleh tempat tinggal yang layak dan bisa tetap punya usaha untuk hidup mereka. Tak pantas rasanya di ibukota ada yang masih hidup di kolong jembatan. Miris!".
[***]
Penulis adalah pendiri Sanggar Pembelajaran Kemanusiaan
