Berita

Foto/Net

Nusantara

Pasar Senen Semrawut, Angkot & PKL Numpuk

Selalu Macet dari Pagi Hingga Malam
RABU, 19 DESEMBER 2018 | 10:18 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Kondisi Pasar Senen, Jakarta Pusat, sangat semrawut. Ku­muh dan macet. Penyebabnya, angkot ngetem seenaknya. Ditambah lagi banyak pedagang kaki lima (PKL).

Kemarin, Rakyat Merdeka melintasi jalan di depan Terminal Senen dan Pasar Senen. Kemacetan sudah mulai terasa di Jalan Gunung Sahari persisnya di Perti­gaan Jalan Wahidin Raya.

Sampai di depan Gedung Pertunjukan Wayang Orang Bharata, tepat mulai memasuki Jalan ST Senen, kemacetan dan keruwetan mulai terasa.


PKL menumpuk di pinggir jalan. Berbagai angkot, bus kota, bajaj biru dan sepeda motor parkir sembarangan. Tak mau kalah, pemotor dan pejalan kaki lalu lalang membuat lalu lintas semakin semrawut.

Begitu juga depan Terminal Senen hingga Jembatan Penghubung antara Pasar Senen dan Atrium Senen, di bawahnya dipenuhi PKL tas, kacamata, topi, koper, pedagang makanan kecil, dan pedagang lainnya.

Pengendara yang akan ke Jalan Kramat Raya terhambat sebelum naik ke flyover. Angkot dan bajaj pada ngetem. Mobil serta motor hendak menepi ke PKL bertemu dengan pengendara lain yang akan naik ke flyover. Padahal, jelas sekali ada rambu dilarang parkir dan dilarang berhenti di sepanjang lokasi.

Tak sampai di sini, pengendara yang ke Jalan Kramat Bunder atau Jalan Letjen Suprapto kem­bali terhambat oleh PKL yang jualan pakaian baru maupun bekas. Sejumlah PKL ini men­duduki trotoar dan badan jalan. Di sini barang dagangan seperti pakaian bekas ditumpuk. Ada juga yang digantung di pagar besi dan di tiang-tiang yang dibawa oleh pedagang.

Biasanya pakaian yang ditu­mpuk adalah pakaian yang har­ganya paling murah. Misalnya Rp 10.000 hingga Rp 50.000. Sementara yang digantung, harga di atasnya.

Para PKL yang berjualan di ba­dan jalan sebelumnya berdagang di Blok II Pasar Senen. Namun, pada Januari 2017, Blok Idan II Pasar Senen kebakaran. Akhirnya mereka memutuskan menggelar lapaknya di badan jalan karena gedung sedang diperbaiki.

"Kami terpaksa jualan di jalanan. Tapi kalau ada penertiban, ya nggak jualan," ujar pedagang yang tak mau disebut namanya.

Ada juga pedagang yang men­gaku berjualan di trotoar karena biaya sewa kios di pasar terlalu mahal. "Sebulan itu sewanya Rp 3.500.000. Kalau kami jualan di sini mah cuma bayar uang keber­sihan, paling mahal Rp 10.000 per hari," ujar Dhana salah seorang PKL yang berjualan tas dan koper

Selain PKL dan angkot nge­tem, kemacetan dari pagi hingga malam itu juga disumbang oleh kendaraan yang melintas di bawah Flyover Senen yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Se­jumlah pengendara motor nekat melawan arah. Para pengendara pun akhirnya harus berbagi jalan dengan para PKL dan pejalan kaki. Jalur Transjakarta pun jadi korbannya. Sejumlah pemotor dan mobil yang ogah macet, menerobos jalur khusus ini.

Pengendara ojek online ber­nama Sarifudin mengeluhkan kondisi ini. Keruwetan di Senen tak pernah ada solusinya.

"Setiap sore macet banget ini. Ada yang ngetem, lawan arah, pe­jalan kaki di badan jalan, pembeli, jadi semrawut banget. Nggak ada petugas pula yang mengatur lalu lintas," keluhnya.

Dia berharap ada penertiban. Terutama para PKL. Dia pun heran mengapa ada bangunan baru Pasar Senen, tetapi masih banyak PKL yang berjualan di luar.

Menanggapi hal ini, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera menertibkan dan merelokasi PKL yang berjualan di badan jalan di daerah Senen, Jakarta Pusat.

"Segera dong ditertibkan dan pedagang mengisi pasar-pasar yang ada itu," kata Bestari di Jakarta.

Anggota dewan daerah pemili­han Jakarta Pusat ini menegaskan, PKL seharusnya tidak berdagang di jalan. Awalnya mereka dibiar­kan membuka lapak di trotoar dan badan jalan lantaran Pasar Blok I dan II Pasar Senen terbakar. Kini, pedagang diharapkan berjualan sesuai tempatnya setelah terban­gun kembali. Aparat dan dinas terkait harus tegas.

"Ya Satpol PP-nya ke mana? Kalau mau ditertibkan ya bisa itu. Ini sama seperti Tanah Abang. Gubernur harus kasih perintah menertibkan ini. Kalau gak ada perintah, bawahannya diam," sindir Bestari. ***

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya