Kebijakan ganjil genep yang akan berakhir 31 Desember 2018 diwacanakan bakal diperpanjang sampai tahun depan. Waktunya nyaris seharian penuh dari pukul 06.00-21.00 WIB. Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional tak diberlakukan. Aturannya masih dikaji. Keputusan akhir ada di tangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Budiyanto mengungkapkan, renÂcana memperpanjang ganjil genap merupakan hasil kesimpulan dari forum group discussion (FGD) para stakeholder yang bertanggungÂjawab di bidang lalu lintas dan angkutan.
FGD diinisiasi oleh Dinas Perhubungan dan dilaksanakan di kantor Dinas Perumahan Rakyat Pemprov DKI. Hasilnya, pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap supaya diteruskan.
FGDjuga mengusulkan agar sistem ganjil-genap diintegrasikan dengan sistem
electronic traffic law enforcement (E-TLE). Program ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuÂhan ekonomi di Jakarta.
Tak hanya roda empat saja, dalam kesimpuÂlan FGD juga membahas mengenai pengaturan terhadap sepeda motor untuk menghilangkan kesan diskriminatif.
Plt Kadishub DKI Sigit Wijatmoko mengaÂtakan, hasil rekomendasi tersebut masih perlu diskusi panjang.
"Memang ada peningkatan perpindahan ke angkutan umum," lanjutnya.
Sementara soal wacana ganjil-genap untuk motor, Sigit menegaskan belum ada pembaÂhasan. Dishub DKI dengan pihak terkait belum pernah membuka opsi pembahasan diberlakuÂkan ganjil-genap untuk roda dua.
Selanjutnya, Dinas Perhubungan akan membuat laporan terkait hasil FGD itu keÂpada Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan. Keputusan akhir terkait perpanjangan sistem tersebut ada di tangan Anies.
Kendati baru usulan, rencana perpanjangan ganjil genap langsung mendapatkan penolaÂkan dari netizen. Di kolom komentar detik. com, Elvi Susanti menolak usulan tersebut. "Waduuuh jangan," pintanya.
Har Yo Zhoengenev juga menentang rencana memperpanjang ganjil genap. "Tidak setuju, karena dampaknya tiap orang akan menyiapÂkan 2 unit mobil di rumah: ganjil dan genap, akibatnya jumlah kendaraan akan meningkat 2 kali lipat di Jabodetabekci, jika ini terjadi kebijakan ganjil genap tidak akan bepengaruh terhadap kemacetan," katanya.
Yudhaa ikut menolak. Baginya, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk memÂperpanjang kebijakan ganjil genap. "Dari dulu kok diperpanjang mulu. Mau sampai kapan sih panjangnya?"
Budi Susilo mendesak pemerintah daerah berpikir ulang mengenai pembatasan ganjil genap. Menurutnya, aturan yang berlaku dari pukul 6-10, 16-21 itu pembatasan. Kalau seharÂian namanya pelarangan.
"Bayangkan orang kerja kantoran kalau full seharian sedangkan moda transportasi umum berantakan gimana solusinya pak? Ini logika sederhana sekali lho." Semua business pasti hancur kalau begini model sistemnya. Terlepas dari apapun saya percaya pak Gubernur pasti tolak rencana ini, karena bapak tidak sebodoh yang mengusulkan seharian.
Senada, Birdview tidak sependapat ganjil genap diberlakukan sepanjang hari. Jika deÂmikian, jalanan Jakarta hanya bisa dinikmati oleh orang kaya yang punya mobil dua dengan beda plat nomor ganjil genap. Dia mempertanÂyakan, apakah transportasi massal sudah terseÂdia sampai seluruh perumahan dan 24 jam?
"Gila ini, seharian penuh. Masa kita warga Jakarta kayak hidup di zaman tirani berkuasa yah?" kata Hendra Kasadi.
Eddy R Sinulingga melanjutkan komentar yang menolak. Katanya, kalau ganjil genap diperpanjang, maka, pajak kendaraannya pun harus bayar separuh.
"Kalau tidak, bagaimama azas fairnessnya. Apa tanggung jawab Pemda? Kami kan bayar pajak penuh, tetapi kendaraan hanya dapat diÂpakai separuh saja," tanya dia.
Kalau ganjil genap diberlakukan seharian, Regen Simatupang ngancam tak mau bayar pajak full.
"Pajak juga diubah kebijakannya! Pajak supaya dibayar setengah saja! Ayo buka forum merumuskan kebijakan paling bijak untuk menÂgurangi kemacetan. Saya punya ide yang tepat untuk mengurangi kebijakan Jakarta dan mungÂkin masyarakat lain juga punya ide lebih baik,"
Jika yang lain menolak, conjosta26 sangat mendukung kebijakan ganjil genap diperÂpanjang. Harus diakui, katanya, ganjil-genap seharian lebih berdampak, ada efisiensi waktu tempuh. Namun sebaiknya diberlakukan setelah MRT berfungsi sehingga pilihan transporÂtasi massal lebih beragam.
"Setujuuu... Berlaku untuk semua lapisan enÂgak apa-apa, jangan berlaku untuk masyarakat umum aja. Bagi pejabat juga. Sama-sama bayar pajak ini. Jadi biar adil. Biar yang buat peraturan itu gak asal buat peraturan saja," usul Andry. ***
