Berita

Syafril Sjofyan/Net

Bisnis

Tidak Saja Impor Pangan Semakin Deras, Impor TPT Pun Ikut Membanjiri

JUMAT, 02 NOVEMBER 2018 | 09:19 WIB | OLEH: SYAFRIL SJOFYAN

BISA jadi Jokowi sebagai Presiden seorang yang amat baik, saking baiknya bisa saja lemah terhadap kepentingan tokoh yang mendukungnya, termasuk kepentingan partai pendukungnya.

Membanjirinya impor pangan yang dikelola oleh Mendag pada tahun 2018 jika dibanding tahun sebelumnya sangat mencolok, apakah ini kepentingan di tahun politik, penulis belum bisa menyimpulkan.

Gaduh tentang impor beras sudah diketahui oleh kalayak ramai melalui hasil audit BPK, dan viral marahnya Kepala Bulog Buwas "Matamu!" bahkan Rizal Ramli telah pula melaporkan kasus mafia pangan ke KPK.


Data kenaikan impor pangan Januari-September 2018 oleh BPS memperlihatkan betapa jor-jorannya impor Pangan; gula tebu impor naik sebesar 9,7 persen, kenaikan impor daging 17,81 persen, impor garam juga mengalami kenaikan 22,34 persen, impor kakao tercatat naik 17 persen, mentega mengalami kenaikan 11 persen, tepung terigu mencatatkan kenaikan 30 persen, teh impor naik sekitar 3 persen, kopi luar biasa mengalami kenaikan 524 persen alias 5 kali lipat, cengkeh mengalami kenaikan impor 7 persen.

Mendag yang berasal dari parpol sangat "kekeuh" terhadap perlunya impor, wajar jika ditenggarai punya kepentingan, anehnya kegaduhan impor tersebut walaupun bertolak belakang dengan kebijakan untuk meningkatkan ekspor dan defisit perdagangan, sepertinya terkesan "dibiarkan" oleh Presiden Jokowi.

Tidak saja pangan tapi TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) juga ternyata dibanjiri oleh impor data menunjukkan terjadi kenaikan impor secara menggila di tahun 2018, setelah berlakunya Permendag 64 tahun 2017 yang mengizinkan trader bisa impor lewat Pusat Logistik Berikat (PLB).

Konon perusahaan di PLB tempat stok barang impor ini "dikuasai" oleh orang dari satu kelompok partai.

Mendag untuk impor TPT "disokong" oleh Ketua API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia), yang juga adalah caleg DPR RI dengan partai yang sama dengan Mendag, selalu bicara bahwa kita perlu impor untuk kepentingan ekspor dan IKM.

Alasan untuk melindungi kepentingan ekspor jelas tidak relevan karena nilai ekspor tidak naik dan alasan kepentingan IKM lebih tidak tepat karena untuk ekspor sudah ada fasilitas KB/KITE dan lagi kebutuhan IKM sudah bisa dipenuhi oleh bahan baku lokal, tepatnya  adalah adanya mafia TPT yang hanya mengutamakan kepentingan kelompok importir.

Anehnya data API sendiri menyatakan utilisasi industri TPT saat ini masih di bawah 50 persen.

Konon Memperin sudah beberapa kali berkirim surat agar impor TPT dikendalikan, sepertinya hal tersebut tidak akan digubris, jika Presiden Jokowi betul- betul kuat, mafia pangan dan mafia TPT tentunya tidak akan merajalela seperti tahun ini.

Memang sudah semestinya Presiden Jokowi lebih tegas berpihak kepada kepentingan rakyat dengan memecat Mendag yang lebih condong membela kepentingan importir, last but not least lebih membela kepentingan partai, namun jika keberpihakan Presiden sama dengan menterinya apa boleh buat, rakyat tak berdaya. [***]

Penulis adalah pengamat kebijakan publik, aktivis pergerakan 77-78.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya