Berita

Foto/Net

Bisnis

Target Ekonomi Dinilai Ambisius

RAPBN 2019 Diketok
RABU, 31 OKTOBER 2018 | 10:41 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Badan Anggaran (Banggar) DPR, kemarin, mengetok palu tanda me­nyetujui postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Pengesahannya ren­cananya akan dilakukan pada Rapat Paripurna DPR hari ini.

"Postur APBN 2019 su­dah kami sepakati," ungkap Ketua Banggar Aziz Syam­suddin di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Dalam RAPBN 2019, pertumbuhan ekonomi di tahun depan ditargetkan sebesar 5,3 persen. Inflasi sebesar 3,5 persen. Tingkat suku bunga Surat Perben­daharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3 persen. Harga minyak mentah Indonesia sebesar 70 per barel dolar AS. Dan lifting gas 1,25 juta barel setara min­yak per hari.


Sementara nilai tukar ru­piah mengalami perubahan menjadi Rp 15.000 per dolar AS, dari sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 sebesar Rp 14.400. Se­lain rupiah, lifting minyak juga mengalami perubahan menjadi 775 ribu barel per hari dari sebelumnya 750 ribu barel per hari.

Dalam rapat ini, hadir per­wakilan pemerintah antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Gubernur Bank Indone­sia (BI) Perry Warjiyo.

Dengan kurs Rp 15.000 per dolar AS, pendapa­tan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun, naik dari sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 sebesar Rp 2.142,5 triliun. Rinciannya dari penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp 1.786,4 triliun, lebih tinggi dari sebelum­nya Rp 1.781 triliun den­gan tax ratio sebesar 12,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ditargetkan Rp 378,3 triliun dari sebelumnya Rp 361,1 triliun.

Sementara, belanja negara ditargetkan sebesar Rp 2.461,1 triliun, naik Rp 21,4 triliun dari sebelumnya dalam Nota Keuangan sebe­sar Rp 2.439,7 triliun. Rin­ciannya, belanja pemerintah pusat menjadi Rp 1.634,3 triliun. Anggaran itu terdiri dari belanja Kementerian dan Lembaga (K/L) Rp 855,5 triliun dan belanja non K/L menjadi Rp 778,9 triliun. Belanja non K/L tersebut termasuk ke pem­bayaran bunga utang yang sebesar Rp 275,9 triliun.

Untuk subsidi energi naik Rp 4,1 triliun menjadi Rp 159,9 triliun (subsidi BBM dan elpiji Rp 100,7 triliun dan subsidi listrik Rp 59,3 triliun). Dan, belanja lain­nya Rp 114 triliun.

Adapun belanja lain-lain tersebut antara lain untuk cadangan penanggulangan bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulteng sebesar Rp 10 triliun dan cadangan pooling fund bencana sebe­sar Rp 1 triliun.

Transfer daerah ke dana desa meningkat menjadi Rp 826,8 triliun. Terdiri dari transfer ke daerah Rp 756,8 triliun dan dana desa Rp 70 triliun.

Dengan demikian, de­fisit keseimbangan primer diproyeksi mengecil men­jadi Rp 20,1 triliun dari sebelumnya Rp 21,7 triliun. Sementara defisit anggaran sebesar 1,84 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Ekonom Indef Bhima Yudhistira Adhinegara me­nilai, target-target yang diajukan masih terlalu opti­mistis. Misalnya, target per­tumbuhan ekonomi 2019 dipatok 5,3 persen.

"Yang realistis itu 5-5,1 persen. Target 5,3 persen rentan tidak tercapai. Penyebabnya? Ada perang dagang, fluktuasi harga minyak, naiknya suku bunga, penurunan investasi dan rendahnya konsumsi rumah tangga," ungkap Bhima.

Selain itu, Bhima menilai, laju inflasi tahun depan juga sulit bisa di angka 3,5 persen. Karena, kurs rupiah mengalami pelemahan dan harga pangan mulai naik. Hal lain disorotinya nilai rupiah ditarget Rp 15.000. Diproyeksinya, rupiah berada di kisaran Rp 15.500-15.800. ***

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya