Berita

Presiden Jokowi/Net

Bisnis

Presiden: Potensi Kelautan Besar Tapi Marak Kejahatan

SELASA, 30 OKTOBER 2018 | 10:18 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Presiden Jokowi mendorong berbagai persoalan kelautan segera diselesaikan. Misalnya tumpang tindih klaim wilayah antar negara. Menu­rutnya, permasalahan tersebut harus diselesaikan melalui negosiasi dan berdasarkan hukum internasional. Karena, jika tidak maka sengketa laut antar bangsa dapat mengancam stabilitas.

"Kita melihat jelas tantangan ke depan laut. Kejahatan di laut makin marak. Misalnya dalam kejahatan illegal fishing, jumlah ikan yang diambil secara ilegal total sekitar 2,6 juta ton per tahun. Jumlah tersebut setara dengan 10-20 miliar dolar AS," ungkap Jokowi saat membuka Our Ocean Conference (OOC) di Bali, kemarin.

Selain pencurian ikan, lanjut Jokowi, kejahatan di luar yang juga kerap terjadi seperti perompakan, pedagangan manusia dan penyelundupan. Belum lagi masalah lain seperti polusi dan kerusakan terumbu karang.


"Jangan terlambat berbuat untuk laut kita. Kita butuh revolusi mental untuk menangani laut secara berkesinambungan," ujarnya.

Jokowi menjelaskan, laut me­megang peranan penting dalam perekonomian dunia. Lebih dari 90 persen total volume perda­gangan dunia dilakukan melalui laut. Lebih dari 40 persen nilai perdagangan dunia juga dilaku­kan melalui laut.

Bahkan, sebanyak 61 persen total hasil produksi minyak mentah dunia juga didistri­busikan melalui laut. "Laut merupakan tumpuan hidup peradaban manusia. Ratusan juta manusia hidup tergan­tung pada sektor perikanan dan rantai pasoknya. Belum lagi sumber alam lain yang terkandung di laut. Itulah gam­baran pentingnya laut bagi kehidupan kita dan masa depan umat manusia," jelasnya.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, sudah ada 633 komitmen dalam OOC. Kini, yang diperlukan bagaimana mengaplikasikan kesepakatan komitmen.

"Saya berharap melalui kon­ferensi ini dihasilkan komit­men dan transparansi untuk mengembangkan mekanisme nyata untuk menagih semua janji komitmen yang kita beri," katanya.

Sekadar informasi, Indo­nesia terpilih menjadi tuan rumah OCC 2018. Acara internasional yang akan dihadiri oleh delegasi dari sekitar 160 negara tersebut akan dige­lar di Bali pada tanggal 29 hingga 30 Oktober. Ada enam topik utama yang dibahas. Yaitu perikanan tangkap yang berkelanjutan, perubahan iklim, keamanan laut, keber­lanjutan ekonomi laut, polusi laut, dan area kawasan laut yang dilindungi. ***

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya